Kapuspen: Vaksin Nusantara Bukan Program TNI, Dukung Kalau Penuhi Kriteria BPOM

Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/3/2021). Foto: Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO

Kapuspen TNI Mayjen TNI Achmad Riad menegaskan vaksin Nusantara bukan program TNI. Meski proses pengambilan darah dan penyuntikan vaksin yang diprakarsai eks Menkes Terawan itu dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto, ini hanya merupakan dukungan TNI dalam menanggulangi COVID-19.

"Program vaksin Nusantara bukanlah program dari TNI. Namun demikian sesuai dengan sikap pemerintah, terkait berbagai bentuk inovasi dalam negeri seperti vaksin dan obat-obatan untuk penanggulangan COVID-19, maka TNI akan selalu mendukungnya," kata Achmad dalam keterangannya yang diterima kumparan, Senin (19/4).

"Dengan catatan telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga harus ada tiga kriteria penting yang harus dipenuhi. Yaitu keamanan, efikasi, dan kelayakannya," lanjutnya.

Kapuspen TNI Mayjen Achmad Riad. Foto: Dok. Istimewa

Achmad menjelaskan, sejak awal pandemi COVID-19 melanda dunia dan Indonesia, TNI telah berkomitmen untuk mendukung penanganan pandemi dengan mengerahkan semua kemampuan yang ada. Sehingga pengembangan vaksin Nusantara bukan satu-satunya yang didukung TNI.

"Baik dari segi personel, alutsista, dan peralatan lainnya. Dengan berbagai hal tersebut personel TNI masih dilibatkan, salah satunya di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, kemudian juga dilibatkan sebagai vaksinator, tracer, termasuk juga pemanfaaatan RS TNI di seluruh wilayah Indonesia," jelas Achmad.

Di sisi lain, saat ini penelitian vaksin Nusantara belum memenuhi syarat uji klinis fase I dan belum mendapatkan izin untuk melakukan uji klinis fase II dari BPOM. Berkaitan dengan hal ini, Achmad menerangkan TNI selalu bekerja sama dengan berbagai pihak perihal perizinan dan mengikuti dasar hukum.

Terawan suntikkan vaksin Nusantara ke Aburizal Bakrie di RSPAD, Jumat (16/4). Foto: Lalu Mara

"Selain itu juga perlu pengurusan perizinan, kerja sama antara TNI dengan berbagai pihak. Dan penggunaan fasilitas kesehatan dan tenaga ahli kesehatan atau peneliti akan diatur dengan mekanisme kerja sama sebagai dasar hukum atau legal standing, dan tanpa mengganggu tugas-tugas kedinasan atau tugas pokok kesatuan," tutup dia.

Sebagaimana diketahui, RSPAD Gatot Subroto berada di bawah komando pusat kesehatan TNI AD. RS Gatot Soebroto baru-baru ini menjadi lokasi pengambilan darah dan penyuntikan vaksin Nusantara kepada relawan uji klinik fase II vaksin Nusantara. Uji klinik fase II vaksin yang dikembangkan AIVITA Biomedical, USA, ini belum mendapatkan izin BPOM.

Kegiatan di RSPAD pekan lalu adalah pengambilan darah sejumlah anggota Komisi IX DPR RI serta Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie yang disuntik vaksin Nusantara langsung oleh Terawan yang juga mantan Kepala RSPAD, pada Jumat (16/4).