Karhutla Masalah Nasional, Peran Pemerintah Pusat Diperlukan
PerbesarADVERTISEMENT
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, meminta pemerintah daerah untuk bekerja lebih keras dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Masalah ini diminta Moeldoko tidak sepenuhnya ditimpakan tanggung jawab penuntasannya kepada pemerintah pusat.
ADVERTISEMENT
"Pemerintah daerah harus bekerja keras. Jangan semuanya dilemparkan ke pemerintah pusat," tegas Moeldoko, Selasa (17/9).
Terkait pernyataan itu, ahli hukum tata negara Refly Harun menilai dalam masalah karhutla pemerintah pusat dan daerah harus bekerja seiringan. Pemerintah pusat dianggap perlu hadir membantu persoalan yang sudah jadi masalah nasional ini.
"Mengenai bencana asap, ini masalah nasional bukan masalah lokal karena yang terdampak tidak hanya daerah yang bersangkutan bahkan bisa luar negeri. Bisa merusak hubungan antar negara," kata Refly.
Pernyataan Moeldoko yang mendorong pemerintah daerah lebih giat mengatasi karhutla, dianggap Refly tidak keliru. Hanya saja, dia menyatakan, secara prinsip pemerintah adalah satu kesatuan yang tidak terpisah.
"Pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu satu kesatuan bukan sesuatu yang terpisah. biasanya policy umum dipegang pemerintah pusat, lalu pelaksanaan bisa dilaksanakan dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah," paparnya.
"Tapi betul memang harus pemerintah daerah aware juga," sambungnya.
ADVERTISEMENT
Karhutla di Kalimantan dan Sumatera semakin parah dalam beberapa pekan terakhir. Bahkan asap hasil kebakaran itu sudah sampai ke Malaysia dan Singapura.
Pemerintah sudah mengupayakan pemadaman lahan yang terbakar, termasuk dengan menyemai awan untuk mempercepat turunnya hujan. Presiden Jokowi pun sudah turun langsung melihat dampak dari peristiwa tersebut.
