Pelantikan DPR RI, Joko Widodo
2 Oktober 2019 15:53

Kartu Truf Jokowi Jika Parpol Tak Setuju Perppu KPK

Kartu Truf Jokowi Jika Parpol Tak Setuju Perppu KPK (3014)
Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) berswafoto dengan anggota DPR RI periode 2019-2024 usai pelantikan anggota DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selasa (1/10/2019). Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Desakan agar Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK terus digulirkan banyak pihak. Revisi UU KPK memang menjadi sorotan lantaran isinya yang dinilai kontroversi. Bahkan, hal tersebut menjadi salah satu tuntutan demonstrasi yang beberapa akhir ini terjadi.
ADVERTISEMENT
Tetapi, proses pertimbangan Jokowi dalam mengeluarkan Perppu tak mudah. Tak sedikit partai politik yang menolak rencana Perppu tersebut.
Terkait hal itu, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, menilai Jokowi tak perlu ragu terbitkan Perppu meski banyak parpol menolak. Sebab, posisi Jokowi sebagai presiden berada jauh di atas parpol, dan adanya Perppu itu menegaskan Jokowi pro-pemberantasan korupsi.
"Bahwa penerbitan Perppu itu akan mengecewakan parpol, ya, biar saja. Toh, 'kan Presiden sebagaimana juga sudah dikatakan tidak bertanggung jawab pada DPR. Presiden bertanggung jawab pada rakyat, kedua (kepada) konstitusi. Itulah sistem Presidensial," kata Haris di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (2/10).
Namun, Haris menyarankan sebaiknya Perppu dikeluarkan sesudah 17 Oktober 2019. Sebab, setelah tanggal itu, lewat sudah 30 hari revisi UU KPK disahkan dan masuk dalam lembar negara.
ADVERTISEMENT
Dalam kurun waktu itu, Jokowi sebaiknya tak menandatangani persetujuan revisi UU hingga 17 Oktober. Hal itu untuk menunjukkan ketidaksepakatan Jokowi dengan hasil revisi yang dilakukan DPR bersama Menkumham dan Kementerian PAN RB.
Dan, Haris menyarankan Perppu dikeluarkan sebelum kabinet kerja dibentuk agar daya tawar Jokowi lebih besar kepada parpol. Sehingga, parpol yang menolak Perppu KPK bisa saja tak dimasukkan dalam komposisi kabinet.
"Sebab kalau misalnya parpol ngotot untuk tolak Perppu, presiden punya kartu truf untuk tidak mengajak parpol nolak itu ke dalam kabinet. Nah, mudah-mudahan Jokowi punya pikiran demikian juga gitu," kata dia.
"Saya setuju sesudah tanggal 17 [Oktober], tapi sebelum pembentukan kabinet kerja kedua. Karena itu lebih aman atau lebih memungkinkan bagi Presiden dibandingkan sebelumnya. Nah, saya pikir ini bagaimana dikomunikasikan juga kepada parpol," sambung dia.
ADVERTISEMENT
Haris juga menyinggung terkait adanya wacana risiko impeachment (pelengseran) apabila Jokowi mengeluarkan Perppu. Menurut dia, anggapan itu keliru sebab Jokowi hanya bisa dilengserkan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
"Tidak harus ada juga kekhawatiran Jokowi bahwa Perppu itu akan jadi alat politik bagi partai, saya kira sudah sangat clear dijelaskan. Bahwa tidak bisa lagi presiden dijatuhkan secara politik," kata dia.
"Sebab konstitusi hasil amandemen menjamin presiden bisa dijatuhkan secara hukum apabila melanggar konstitusi, melakukan tindak kriminal, melakukan korupsi. Selain itu, tidak bisa. Apalagi kita tahu yang lakukan nilai (bisa impeachment atau tidak) itu bukan DPR, tetapi MK," tutup dia.