KASN Ungkap 4 Masalah Birokrasi: Korupsi hingga Intervensi Politik
PerbesarADVERTISEMENT
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) membeberkan sejumlah permasalahan birokrasi di Indonesia. Komisioner KASN, Ari Budiman, mengatakan ada 4 hal yang menjadi permasalahan, mulai dari praktik korupsi hingga adanya intervensi politik.
ADVERTISEMENT
Pertama, terkait dengan masih adanya praktik korupsi seperti adanya pungutan liar, penyuapan terhadap pejabat pemerintah, hingga mark up pengadaan barang dan jasa. Meski begitu, Ari menilai saat ini kondisinya sudah lebih baik.
"Tentu saja masih terjadi praktik jual beli jabatan birokrasi , sekarang ini sudah diatur lebih baik misalnya untuk pemilihan jabatan pimpinan tinggi dan eselon di bawah sudah melakukan seleksi secara terbuka. Hal ini harus jadi perhatian kita," kata dia dalam diskusi ICW, Kamis (8/10).
Kedua, adanya inefisiensi birokrasi seperti dalam pengalokasian dan pengelolaan anggaran yang tidak didasarkan pada akuntabilitas kinerja. Ari mengatakan, salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan menerapkan sistem e-budgeting.
Ia menilai e-budgeting bisa menjadi solusi agar kinerja birokrasi lebih transparan.
ADVERTISEMENT
"Dengan sebuah sistem e-budgeting yang jelas sebetulnya kalau bisa seluruh kementerian lembaga daerah itu punya satu sistem tentang e-budgeting, itu kok saya membayangkan luar biasa itu," kata dia.
Ketiga, Ari juga memaparkan bahwa saat ini permasalahan di birokrasi adalah adanya kesenjangan kompetensi antara kebutuhan dan ketersediaan ASN. Khususnya, kata Ari, untuk menduduki jabatan strategis di pemerintahan.
"Kompetensi juga gitu diperlukan misalnya pejabat-pejabat yang kompeten tetapi ini tidak kompeten, kenapa oh ternyata titipan atau ternyata masih terjadi jual beli jabatan. Jadi semua ini juga tentu saja ada aroma korupsi," kata dia.
Keempat, masih adanya intervensi yang kuat terhadap birokrasi ASN. Ari juga menyinggung terkait tantangan ini pada saat Pilkada Serentak 2020 nanti.
ADVERTISEMENT
"Ini jelas saya kira kita semua sudah tahu inilah yang kita sebut misalnya yang politik transaksional di dalam penyelenggaraan pemerintahan kita barangkali apalagi ini terkait dengan Pilkada," kata Ari.
Ari menyebut, di Pilkada nanti, virus COVID-19 layaknya bertransformasi N20 bagi birokrasi. N20 diartikan oleh Ari sebagai tantangan netralitas di Pilkada Serentak 2020.
"Virus N20 netralitas 2020 ini virus yang berbahaya. Karena semakin tidak netral ini tentu semestinya harus mencitrakan bila ini kemenangan, katakanlah dari para calon kepala daerah itu, kemenangan yang dilakukan tidak berintegritas," pungkasnya.