Kata Bupati Gianyar Usai Ditegur Mendagri karena Belum Bayar Insentif Nakes

Petugas kesehatan yang mengenakan alat pelindung diri (APD) bersiap merawat pasien di rumah sakit darurat penyakit virus corona (COVID-19), di Jakarta, Indonesia, 17 Juni 2021. Foto: Ajeng Dinar Ulfiana/Reuters

Bupati Gianyar, Bali, I Made Agus Mahayastra menanggapi teguran dari Mendagri Tito Karnavian. Tito menegur dirinya karena belum membayar insentif tenaga kesehatan.

Dalam catatan Kemendagri, Kabupaten Gianyar belum merealisasikan anggaran Innakesda (insentif tenaga kesehatan daerah). Padahal sudah dianggarkan sebesar Rp 26.057.294.220.

Mahayastra menuturkan, dirinya sudah menyampaikan masalah Innakesda tersebut kepada Staf Koordinator PPKM Jawa-Bali, Monica Nirmala saat berkunjung ke Bali beberapa waktu lalu.

Ia juga telah mengirim surat kepada Kemenkes yang ditembuskan ke Gubernur Bali, Kemendagri dan Kemenkeu perihal Innakesda. Poin surat tersebut adalah Pemkab Gianyar belum bisa membayar Innakesda selama 6 bulan.

"Bahwa satu kita sudah bayar (insentif nakes untuk) Januari (dan) Februari. Kita sudah bayar dulu bahkan itu pada saat setelah Februari. Kalau tidak salah di bulan tiga dan bulan empat kita sudah bayar. Sisa Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Berarti kan sisa 6 bulan," kata dia saat dihubungi wartawan, Selasa (31/8).

Mahayastra membeberkan beberapa alasan Innkesda belum dibayar. Pertama, ia memprioritaskan tenaga kontrak yang ikut menangani COVID-19. Ada sekitar 4 ribu tenaga kontrak di Kabupaten Gianyar yang terlibat dalam penanganan COVID-19.

Mereka merupakan garda terdepan bersama nakes untuk melakukan tindakan testing, tracing, treatment, vaksinasi corona, kegiatan pemulihan ekonomi dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

"Dan isi surat kami adalah bahwa yang menangani COVID-19 itu kita gotong-royong. Kita tidak saja berada di kisaran tracing, testing, treatment, (tapi) ada juga pemulihan ekonomi, ada vaksinasi, ada bansos, yang dikerjakan seluruhnya bergotong-royong semua OPD," ucap Mahayastra.

Pelaksanaan screening testing Swab Antigen di Posko Checkpoint Exit Tol Cibatu arah Jakarta, Minggu (16/5). Foto: Instagram/@dishubdkijakarta

Ia menuturkan, pendapatan nakes non tenaga kontrak di Kabupaten Gianyar terdiri atas berbagai alokasi. Yakni, gaji sesuai golongan dan pangkat, tunjangan tanpa hasil (TPP), jasa pelayanan (jaspel) dan insentif. Sementara tenaga kontrak hanya bersumber pada satu alokasi.

"Kelas perawat kalau ditotal dari pendapatan itu, setelah staf 3A atau perawat dia mendapatkan gaji pendapatannya sekitar 17 dan 18 juta. Sementara mereka yang bekerja di BPKT di Bappeda di semua OPD hanya satu pendapatannya itu terjadi ketimpangan yang sangat mencolok sekali," kata dia.

Kedua, APBD Pemkab Gianyar tahun 2021 sekitar Rp 1,1 triliun. Namun baru masuk ke kantongnya per September sekitar Rp 200 miliar. Sesuai arahan Kemenkeu, 8 persen Dana Alokasi Umum (DAU) atau sekitar Rp 17 miliar dialokasikan untuk nakes dalam hal ini adalah tenaga kontrak.

Ketiga, rumitnya pengajuan Innakesda membuat nakes lebih fokus mengurus tugas dan fungsinya untuk memperoleh gaji di luar Innakesda.

"Surat itu sudah kami sampaikan dan ibu Monica, staff pak Luhut dihadapan bupati se-Bali kemarin. Ternyata baru mengerti ibu Monica, tidak seperti bayangan mereka yang ada di pusat," tuturnya.

Mahayastra mengaku belum mendapatkan surat balasan mengenai Innakesda tersebut. Ia mau membayar Innakesda namun bayaran tenaga kontrak akan berkurang.

"Jadi itu kemungkinan (pendapatan tenaga kontrak) berkurang. Tapi kalau perintahnya bayar, iya (saya akan) bayar," kata dia.