Ke Asia Timur, Jokowi Dinilai Wajar Jadikan China Negara Pertama Dikunjungi

26 Juli 2022 14:23 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Jokowi berangkat melakukan kunjungan kerja ke China, Jepang dan Korsel pada Senin (25/7/2022). Foto: Lukas/Biro Pers Sekretariat Presiden
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Jokowi berangkat melakukan kunjungan kerja ke China, Jepang dan Korsel pada Senin (25/7/2022). Foto: Lukas/Biro Pers Sekretariat Presiden
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memilih China sebagai negara pertama yang dituju dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke tiga negara di Asia Timur pada pekan ini dinilai wajar.
ADVERTISEMENT
Pandangan itu dikemukakan oleh Guru Besar Hubungan Internasional di Universitas Indonesia, Evi Fitriani. Menurut Evi, kunjungan Jokowi dapat dikaitkan dengan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan China yang sudah terjalin dengan erat.
"China adalah mitra ekonomi paling penting bagi Indonesia saat ini. China juga negara besar yang akan terus membesar. Wajar saja bila dikunjungi pertama," tuturnya saat dihubungi kumparan, pada Selasa (26/7/2022).
Kendati demikian, lanjut Evi, China sebagai negara pertama yang dituju ini tidak mengandung makna tersendiri. Urutan kunjungan negara mana yang dituju oleh Jokowi tidak memiliki arti yang signifikan.
"Kalau presiden baru dilantik dan pertama kali ke luar negeri, nah ini baru signifikan," tandasnya.
ADVERTISEMENT
Jokowi dan rombongan tiba di Beijing, China, pada Senin (25/7/2022) malam waktu setempat. Ia dijadwalkan akan menghadiri pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Li Keqiang dan Presiden China Xi Jinping keesokan harinya, pada Selasa (26/7/2022).
Usai bertolak dari Beijing, Jokowi dijadwalkan akan langsung berangkat ke Jepang dan Korea Selatan untuk menyelesaikan kunjungan kerjanya di kawasan Asia Timur.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Beijing, China, yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.