Kelompok Hindu di India Ajukan Petisi Cegah Muslim Masuk Masjid Bersejarah
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Mereka telah membuat petisi terkait masjid itu pada 2020. Kelompok itu berniat merekam dan mengadakan survei bagaimana keadaan di dalam masjid tersebut.
Kelompok itu kemudian mengajukan petisi teranyar. Mereka mendesak agar pengadilan melarang umat Muslim memasuki masjid Shahi Eidgah.
Hakim mengizinkan pembuatan petisi baru. Namun, pihaknya belum juga memulai persidangan.
"Kami menduga simbol Hindu bisa dicopot di dalam Masjid Shahi Eidgah, jadi kami ingin pengadilan menangguhkan masuknya Muslim," jelas pengacara yang terlibat dalam kasus tersebut, Mahendra Pratap, dikutip dari Reuters.
Kontroversi serupa menimpa masjid lain di Varanasi pada awal April. Kota kuno itu juga daerah kekuasaan Perdana Menteri India, Narendra Modi.
Pengadilan lokal mengizinkan sebuah tim untuk memeriksa dan merekam masjid tersebut. Sehingga, pihaknya membatasi salat dalam jumlah besar di Masjid Gyanvapi. Pada Selasa (17/5/2022), pengadilan tinggi membatalkan keputusan itu.
ADVERTISEMENT
Kelompok Hindu kerap melayangkan petisi demikian lantaran menuding warga Islam menghancurkan kuil-kuil Hindu selama 200 tahun berkuasa.
"Kami percaya bahwa berhala dewa-dewa Hindu berbaring di dalam masjid yang dibangun setelah sebuah kuil dihancurkan oleh penguasa Muslim untuk membuktikan supremasi," ujar pengacara yang muncul atas nama kelompok Hindu, Ranjana Agnihotri.
Agnihotri mempertanyakan legitimasi Masjid Shahi Eidgah di Mathura. Tuduhan itu juga mendera kasus masjid di Varanasi.
Surveyor mengatakan, pihaknya menemukan peninggalan besar dewa Hindu Siwa di dalam Masjid Gyanvapsi. Mereka lalu meminta akses untuk berdoa di tempat-tempat lain di dalam kompleks itu.
Otoritas masjid tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan kasus. Pengadilan lalu menyegel sebagian masjid itu secara sepihak.
Perselisihan itu akhirnya mencapai Mahkamah Agung India. Pihaknya kemudian kembali memastikan keamanan di kompleks itu pada Selasa (17/5/2022). MA menambahkan, salat boleh dilanjutkan di masjid.
ADVERTISEMENT
Otoritas masjid juga sempat membantah klaim tersebut sebelumnya. Mereka mengatakan, kelompok Hindu menyalahartikan sebuah mata air demi menimbulkan ketegangan agama.
Namun, laporan itu terlanjur membuat kelompok Hindu lain menuntut pencarian di berbagai situs-situs terkait.
Polisi Aurangabad mengatakan, mereka telah meningkatkan keamanan di sekitar makam penguasa Mughal Aurangzeb.
Sebab, anggota partai politik regional mengancam akan menghancurkan makam tersebut. Partai Maharashtra Navnirman Sena (MNS) meyakini makam itu anti-Hindu.
MNS juga mendesak pemerintah Negara Bagian Maharashtra. Mereka berhasil menurunkan tingkat desibel azan usai mengancam akan melantunkan doa Hindu di luar masjid.
Para pemimpin kelompok politik dan agama Muslim lantas turun tangan. Mereka menegaskan akan melawan kelompok-kelompok Hindu yang mengganggu kesucian masjid dan makam.
ADVERTISEMENT
"Kami tidak akan membiarkan orang Hindu menghina agama kami dan masjid kami," tegas seorang anggota parlemen federal dan pemimpin partai politik Islam regional, Asaduddin Owaisi.