Keluhan Guru di Hari Guru: Honorer Kerja Setara dengan Guru PNS, tapi Harga Beda

Ilustrasi guru mengajar. Foto: Shutterstock

Memperingati Hari Guru Nasional yang jatuh pada 25 November, Forum Guru di Jabar menyampaikan keluhan terkait kondisi terkini. Keluhan yang dimaksud terutama mengenai kedaruratan guru berstatus Pegawai Negeri Sipil atau PNS. Masih ada di sejumlah sekolah yang jumlah guru berstatus PNS-nya minim.

"Beberapa sekolah di SD hanya satu orang guru PNS-nya dan juga beberapa SMP dan di SMA kurang lebih hanya 50 persen guru PNS-nya, sisanya adalah honorer," kata Ketua Forum Guru Aksi Indonesia (FAGI) Jabar Iwan Hermawan melalui keterangannya, Rabu (25/11).

Iwan mencatat sudah 20 tahun pemerintah melakukan moratorium. Kalaupun dilakukan pengangkatan guru berstatus PNS, maka jumlahnya sering kali terbatas. Di sisi lain, marak guru yang akan pensiun massal pada tahun 2022 mendatang sehingga nanti diperkirakan hanya sekitar 10 persen guru berstatus PNS di Jabar.

"Guru angkatan diploma atau guru inpres yang masa Orde Baru sekitar tahun 80-an serentak mulai tahun 2018, 2019, dan tahun 2022, itu akan habis pensiun secara massal," ucap dia.

Maka dari itu, kata Iwan, pemerintah segera melakukan pengangkatan guru PNS ataupun CPNS terutama di sekolah negeri. Jika pun belum bisa diangkat, maka sebaiknya diangkat sebagai guru PPPK atau diberikan sertifikasi. Iwan meminta agar upah guru honorer sesuai dengan upah regional atau kabupaten dan kota.

"Harapan kami ke depan segera pengangkatan guru PNS atau CPNS di sekolah negeri. Ya kalau tidak bisa angkat sebagai guru PPPK. Kalau memang masih belum bisa PPPK maka beri mereka sertifikasi dengan pemberian SK dari gubernur," tutur dia.

"Harapan kami seperti ini lah karena guru honor PNS itu pekerjaannya sama beratnya dengan PNS, tapi harganya berbeda, sehingga tahun sekarang guru honorer belum sejahtera. Itu tema yang ingin diusung oleh FAGI Jabar pada tahun ini," pungkas dia.