Kemdikbud soal Survei Klaster PTM: Diambil Sejak Juli 2020, Belum Terverifikasi

Sejumlah siswa mengikuti simulasi pembelajaran tatap muka (PTM) di SD Santo Yusup, Bandung, Jawa Barat, Senin (7/6/2021). Foto: M Agung Rajasa/Antara Foto

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengklarifikasi terkait hasil data survei klaster saat PTM selama masa pandemi COVID-19 berlangsung.

Sebelumnya, situs sekolah.data.kemdikbud.go.id mengunggah data sebaran klaster di sekolah secara real-time. Pada Rabu (22/9), terdata bahwa ada 2,77% atau 1.299 klaster terjadi selama PTM. Angka ini didapat dari 46.892 sekolah yang mengikuti survei tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbudristek, Jumeri, mengatakan data tersebut bukanlah diartikan sebagai klaster penularan.

"Angka 2,8% satuan pendidikan itu bukanlah data klaster Covid-19, tetapi data satuan pendidikan yang melaporkan adanya warga sekolah yang pernah tertular Covid-19. Sehingga, lebih dari 97% satuan pendidikan tidak memiliki warga sekolah yang pernah tertular Covid-19," kata Jumeri dalam keterangan pers yang diterima kumparan, Jumat (24/9).

"Jadi, belum tentu klaster," imbuhnya.

Selain itu, menurut Jumeri kasus yang dilaporkan dari survei yang dilakukan di lebih dari 46.500 sekolah tersebut belum tentu terjadi di sekolah. Sebab, tidak semua sekolah tersebut sudah menerapkan PTM.

Dalam dashboard tersebut tak dijelaskan rentang waktu survei dilakukan sejak kapan. Sehingga Jumeri meluruskan bahwa data tersebut diambil sejak Juli 2020 sehingga bukanlah data selama PTM yang berlangsung sebulan terakhir ini.

Terkait data lebih dari 7.000 pendidik dan tenaga kependidikan dan 15.000 siswa yang terinfeksi corona, Jumeri menyebutkan data tersebut belum terverifikasi kebenarannya.

Untuk evaluasi selanjutnya, Jumeri menyebutkan kini pihaknya tengah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan guna menyajikan data yang lebih akurat.

"Dikarenakan keterbatasan akurasi data laporan dari satuan pendidikan, saat ini Kemendikbudristek dan Kemenkes sedang melakukan uji coba sistem pendataan baru dengan aplikasi PeduliLindungi," pungkas Jumeri.

Sebelumnya, data tersebut dapat diakses publik. Namun hingga saat ini data tersebut tak bisa diakses dan situs hanya menampilkan tulisan "sedang proses updating data."