Kemendagri Dorong Realisasi APBD dan Penganggaran Penanganan Inflasi di Makassar

14 November 2022 21:28
·
waktu baca 3 menit
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni berdiskusi dengan jajaran Pemkot Makassar saat monitoring evaluasi (monev) dan asistensi realisasi APBD serta penganggaran penanganan inflasi. Foto: Kemendagri
zoom-in-whitePerbesar
Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni berdiskusi dengan jajaran Pemkot Makassar saat monitoring evaluasi (monev) dan asistensi realisasi APBD serta penganggaran penanganan inflasi. Foto: Kemendagri
ADVERTISEMENT
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali mengirimkan tim untuk melakukan monitoring evaluasi (monev) dan asistensi realisasi APBD serta penganggaran penanganan inflasi ke daerah, salah satunya ke Kota Makassar.
ADVERTISEMENT
Kota Makassar dinilai merupakan salah satu daerah dengan realisasi APBD terendah. Kegiatan dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) terkait Implementasi Permendagri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran (TA) 2023.
Pada kesempatan itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni bersama tim berdiskusi dengan pejabat pengelola keuangan serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mengatasi persoalan serapan anggaran, pengendalian laju inflasi dan melakukan percepatan pelaksanaan realisasi APBD TA 2022 dan penyusunan APBD 2023.
"Kegiatan ini penting, untuk menyamakan persepsi dan sekaligus untuk peningkatan kapasitas seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Makassar, dalam rangka percepatan realisasi APBD, penanganan inflasi dan penyusunan APBD Tahun 2023," ungkap Fatoni.
ADVERTISEMENT
Hasil monev ditemukan, salah satu penyebab rendahnya realisasi APBD di Kota Makassar karena pejabat dan pegawai banyak yang takut melaksanakan kegiatan. Hal tersebut disebabkan karena beberapa pegawai banyak dipanggil pihak tertentu, hasilnya pegawai takut merealisaskan kegiatan yang sudah dianggarkan.
Pada kesempatan tersebut, Fatoni juga menyampaikan, pokok-pokok kebijakan yang digunakan pemda dalam penyusunan, pembahasan, dan penetapan APBD 2023.
"Adapun rinciannya, pertama penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah," jelasnya.
"Kedua, penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan," ujar Fatoni.
ADVERTISEMENT
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni berdiskusi dengan jajaran Pemkot Makassar saat monitoring evaluasi (monev) dan asistensi realisasi APBD serta penganggaran penanganan inflasi. Foto: Kemendagri
zoom-in-whitePerbesar
Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni berdiskusi dengan jajaran Pemkot Makassar saat monitoring evaluasi (monev) dan asistensi realisasi APBD serta penganggaran penanganan inflasi. Foto: Kemendagri
Fatoni melanjutkan pokok ke-4 kebijakan APBD 2023 yang harus diperhatikan dan diimplementasikan oleh pemda, yakni APBD disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan yang diuraikan masing-masing ke dalam akun pendapatan.
"Lalu, belanja dan pembiayaan serta dijabarkan ke dalam kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tambahnya.
"Kelima, pemda harus memprioritaskan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Fatoni.
Di sisi lain, Fatoni juga menegaskan kepada pemda untuk mengoptimalkan Biaya Tidak Terduga (BTT), pemberian bansos dan melakukan berbagai strategi dalam mengendalikan inflasi. Hal ini sebagaimana amanah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
ADVERTISEMENT
"Upaya yang dapat dilakukan oleh pemda antara lain, menjadikan inflasi sebagai isu prioritas dan perlu sinergi semua stakeholder. Jangan membuat masyarakat panik dan upayakan masyarakat agar tetap tenang," jelas Fatoni
Fatoni juga menghimbau pemda dapat mengaktifkan Tim Pengendalin Inflasi Daerah (TPID), Satgas Pangan, serta memastikan BBM subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu.
"Perlu juga melaksanakan gerakan hemat energi, melaksanakan gerakan tanam pangan cepat panen, melaksanakan kerja sama antar daerah, serta mengintensifikasi jaring pengaman sosial." ujar Fatoni.
Acara ini dihadiri sejumlah pejabat tinggi Ditjen Bina Keuda Kemendagri dan jajaran Pemkot Makassar, serta OPD se-Makassar.
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020