Kemendes PDTT Siap Daftarkan 3.832 BUMDes untuk Peroleh Status Badan Hukum

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengunjungi BUMDes Jenu Raya di Komplek Kantor Kecamatan Jenu, dan Desa Wisata Pantai Semilir di Desa Socorejo Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Minggu (30/5). Foto: Kemendes PDTT

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus mendorong desa untuk tumbuh sebagai upaya terpadu terkait percepatan pembangunan desa.

Langkah utama yang kini tengah dijalankan di antaranya pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, hingga mengembangkan investasi dan produktivitas untuk kesejahteraan desa.

Mendukung hal itu, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Halim mengatakan, pihaknya mencatat sudah sekitar 3.832 BUMDes yang tengah dalam proses mengajukan diri sebagai badan hukum.

"Sampai saat ini BUM desa yang sudah mendaftarkan nama itu 23.249 desa yang ini terus dilakukan pendampingan untuk pemenuhan persyaratan menjadi badan hukum. Sedangkan yang sudah siap menjadi badan hukum itu ada 3.832 BUM Desa," ujar Gus Halim dalam konferensi Pers yang disiarkan secara daring, Kamis (11/11).

"Kemudian untuk BUM Desa bersama, pendaftaran nama sudah 1.379 BUM Desa bersama yang sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan badan hukum ada 47 BUM Desa Bersama," sambungnya.

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengunjungi BUMDes Jenu Raya di Komplek Kantor Kecamatan Jenu, dan Desa Wisata Pantai Semilir di Desa Socorejo Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Minggu (30/5). Foto: Kemendes PDTT

Terkait proses pendaftaran tersebut, Gus Halim menuturkan sesuai rencana pihaknya akan mendaftarkan BUMDes dan BUMDes Bersama ke Kemenkumham pada akhir November 2021.

Saat ini, ia menyebut pihaknya masih mengumpulkan sejumlah data yang dibutuhkan bagi para BUMDes untuk mengantongi status badan hukum dari Kemenkumham.

"Sebagaimana dimaklumi regulasinya adalah pendaftaran sebagai BUM desa yang memenuhi syarat untuk mendapatkan registrasi di Kementerian Hukum dan HAM itu full diberikan tanggung jawab kepada Kementerian Desa sehingga data-data BUM Desa ataupun BUM Desa Bersama yang dikirim ke Kementerian Hukum dan HAM secara serta merta akan mendapatkan nomor register sebagai badan hukum ketika sudah di rekomendasi oleh Kementerian Desa," ucap Gus Halim.

Kembangkan Desa Peternakan Terpadu

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar halal bihalal virtual dengan pengurus BUMDes. Foto: Kemendes PDTT

Lebih lanjut, selain membantu proses BUMDes mendapatkan status badan hukum dari Kemenkumham, Kemendes PDTT juga berinisiatif melaksanakan project yang diberi nama Desa Peternakan Terpadu.

Nantinya total akan ada 7 kabupaten yang dipercayakan Kemendes PDTT untuk menjalankan program yang ditargetkan dapat menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap daging impor ini.

"Jadi kita ada program yang dalam upaya untuk support penurunan impor daging sekaligus menaikkan ketahanan pangan hewani. Kita juga akan sampaikan lembaga keuangan Desa eks UPK PNPM Mandiri perdesaan setelah Permen yang mengatur itu disahkan di Kumham," ungkap Gus Halim.

"Prinsip dan strategi terkait dengan desa peternakan sekarang jadi ini sedang kita proses bikin pilot project di tujuh Kabupaten, kabupaten itu di antaranya kabupaten Bandung, kemudian kabupaten Cirebon, Kebumen, Nganjuk, Jombang, Lumajang, dan satu lagi Kudus. Jadi ada 7 untuk pilot project desa peternakan terpadu," lanjut dia.

Kambing Etawa di Gombengsari Banyuwangi Foto: Nur Syarifah Sa'diyah/kumparan

7 kabupaten yang menjadi pilot project dari desa peternakan terpadu ini akan dijalankan secara kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam naungan manajemen BUMDes Bersama.

Penguatan pelayanan teknis dan nonteknis terhadap peternak, petani dan masyarakat desa nantinya akan menjadi prioritas agar tujuan daripada program itu meningkatkan kemandirian masyarakat desa dapat segera terwujud.

"Jadi itu satu kawasan dikelola secara terpadu, sapi misalkan kemudian domba atau kambing terus ada ayamnya, ada ikan bisa ikan lele bisa ikan gurame tergantung daerahnya masing-masing. Sapi juga begitu bisa sapi potong penggemukan, bisa sapi perah, domba bisa etawa bisa macam-macam tergantung daerahnya. Yang penting ini terintegrasi supaya ada nilai tambah misalnya pupuk kandangnya, kemudian biogasnya, kemudian pupuk cairnya dan sekaligus hidroponiknya jadi sayur-sayuran dan lain-lain," kata Gus Halim.

"Mudah-mudahan di bulan Februari nanti sudah bisa kita kunjungi titik-titik pilot project itu yang kita harapkan 6 bulan itu sudah bisa mulai kelihatan produktivitasnya bagaimana, evaluasi pertama kira-kira akan kita lakukan pada 6 bulan pertama. Nah kemudian strateginya yaitu melaksanakan seleksi bibit berdasarkan keunggulan dan potensi profit dan benefit. Kemudian menyediakan pakan sesuai perhitungan kebutuhan," tutupnya.