News
·
9 April 2021 15:04

Kemenhub: Liburan Antarkota Juga Dilarang saat Larangan Mudik Berlaku

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Kemenhub: Liburan Antarkota Juga Dilarang saat Larangan Mudik Berlaku (10702)
Petugas kepolisian memeriksa sejumlah kendaraan yang melintas di jalan tol Jakarta-Cikampek, Cikarang Barat, Jawa Barat, Selasa (19/5). Foto: ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Aturan larangan mudik Lebaran 2021 telah difinalkan. Semua moda transportasi dipastikan akan diawasi ketat untuk mencegah adanya masyarakat yang bepergian mudik selama kurun waktu larangan 6-17 Mei 2021.
ADVERTISEMENT
Menurut juru bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, tidak hanya mudik, tetapi juga pergi berlibur ke luar kota juga dilarang.
"Tidak bisa, liburan juga tidak diperbolehkan karena esensi pelarangan mudik adalah tidak boleh melakukan pergerakan antarkota yang mengakibatkan lonjakan kasus COVID-19," kata Adita, Jumat (9/4).
Adita menjelaskan, dari aturan yang sudah disusun, alasan liburan ditegaskan tidak masuk dalam pengecualian perjalanan yang diperbolehkan selama masa larangan mudik.
Kemenhub: Liburan Antarkota Juga Dilarang saat Larangan Mudik Berlaku (10703)
Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati saat konferensi pers di Bandara Internasional Jendral Ahmad Yani Semarang, Sabtu (23/5). Foto: Afiati Tsalitsati/kumparan
"Liburan kan tidak termasuk yang dikecualikan. Jadi liburan ya dilarang," ujar Adita.
Ia kemudian mengingatkan kelompok orang-orang yang tetap diperbolehkan bepergian, seperti yang telah diatur dalam Surat Kemenhub No. PM 13 tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Masa Idul Fitri 1442 H.
Yang masuk kelompok ini adalah bekerja atau perjalanan dinas, kunjungan sakit atau duka, pelayanan ibu hamil dengan pendamping maksimal 1 orang, dan pelayanan ibu bersalin dengan pendamping maksimal 2 orang.
Kemenhub: Liburan Antarkota Juga Dilarang saat Larangan Mudik Berlaku (10704)
Suasana di kebun teh di Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (30/5). Foto: ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
"Yang boleh bepergian hanya yang memenuhi kriteria kedinasan atau hal-hal pribadi yang mendesak seperti melahirkan, kedukaan. Dan dibuktikan dengan surat dari kantor atau kepala desa," jelasnya.
ADVERTISEMENT
Untuk memastikan pengawasannya di lapangan, Kemenhub terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Sehingga, diharapkan kebijakan ini bisa benar-benar dijalankan masyarakat tanpa terkecuali.
"Di setiap titik keberangkatan transportasi umum akan ada skrining terkait syarat perjalanan bagi kepentingan yang dikecualikan," ucap dia.
"Juga ada 330-an titik penyekatan oleh Korlantas Polri," tutup Adita.