Kemenkes Sebar 1,7 Juta Rapid Antigen di 98 Kab/Kota yang Terapkan PPKM Mikro

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes, dr Siti Nadia Tarmizi. Foto: Kemkes RI

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan memasifkan testing dan tracing demi melacak lebih dini kasus positif COVID-19. Langkah yang akan dilakukan adalah pengetesan melalui rapid test antigen, dan hasilnya dibuat setara dengan swab PCR, meski pengkategoriannya nanti akan dipisahkan.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes dr Siti Nadia Tarmidzi menjelaskan, pihaknya saat ini telah menyebar sekitar 2 juta alat rapid test antigen ke 34 provinsi di Indonesia.

"Testing dan tracing masif ini kita akan fokus dulu di 98 kabupaten/kota, tetapi rapid antigen saat ini sudah sekitar 2 juta rapid antigen yang tersebar di 34 provinsi. Ini tinggal kita dorong untuk dimanfaatkan di level puskesmas," jelas Nadia dalam konferensi pers virtualnya, Rabu (10/2).

Sementara itu, Nadia menuturkan fokus Kemenkes saat ini adalah melakukan pengetesan pada 98 kabupaten/kota yang sedang menerapkan PPKM berskala mikro. Jumlah alat antigen yang disebar juga tak kalah banyak, yakni sekitar 1,7 juta.

"Ada 1,7 juta yang saat ini kita akan juga konsentrasikan pada 98 kabupaten/kota ini. Bukan hanya rapid antigen aja, tapi proses pelaksanaan tracingnya juga akan sebagai langkah awal difokuskan di 98 kabupaten/kota untuk segera menurunkan laju penularan yang terjadi di 98 kab kota ini," jelas dia.

Kakorlantas Irjen Pol Istiono (tengah) meninjau pelaksanaan tes cepat (rapid test) Swab Antigen COVID-19 secara gratis di kawasan pariwisata Pantai Kuta, Badung, Bali, Sabtu (26/12/2020). Foto: Fikri Yusuf/ANTARA FOTO

Saat ini, ia menyebut proses pendistribusian rapid test antigen di 98 kabupaten/kota ini masih berlangsung, dan ditargetkan rampung dalam seminggu ke depan.

"Kami sedang dalam proses pendistribusian 1,7 juta untuk sebagai tambahan pemeriksaan rapid antigen di 98 kab kota. Jadi mungkin dalam 1-2 hari ini tinggal menunggu gimana proses distribusi provinsi ke kabupaten kota, lalu ke puskesmas. Sementara distribusi dari pusat sendiri diperkirakan membutuhkan waktu 1 minggu untuk diterima puskesmas," tuturnya.

Untuk menyukseskan pelaksanaan tracing masif ini, Kemenkes telah bekerja sama dengan babinsa, bhabinkamtibnas, hingga kader PKK untuk berperan sebagai tracer.

Saat ini, mereka tengah mengikuti pelatihan di puskesmas wilayah masing-masing, sebelum akhirnya terjun ke lapangan untuk menjalankan tugas pelacakannya.

"Saat ini, kita sudah memulai pelatihan, diharapkan setelah pelatihan ini seluruh puskesmas sudah bisa memulainya. Dengan keluarnya keputusan Menkes bisa jadi acuan petunjuk teknis di lapangan," tutup Nadia.