Kemenkes Wujudkan Pemerataan Nakes: Angkat Honorer Jadi PPPK

24 November 2022 11:27
·
waktu baca 2 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Dirjen Tenaga Kesehatan Kemenkes memberikan keterangan pers soal P3K Tenaga Kesehatan di Kantor Badan PPSDM, Kebayoran, Jakarta, pada Kamis (24/11/2022). Foto: Luthfi Humam/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Dirjen Tenaga Kesehatan Kemenkes memberikan keterangan pers soal P3K Tenaga Kesehatan di Kantor Badan PPSDM, Kebayoran, Jakarta, pada Kamis (24/11/2022). Foto: Luthfi Humam/kumparan
ADVERTISEMENT
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga dalam memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan di seluruh penjuru Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengangkat tenaga honorer menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
ADVERTISEMENT
“Kemenpan RB dan Kemenkes melakukan koordinasi untuk merekrut tenaga kesehatan untuk menjadi PPPK,” ungkap Dirjen Tenaga Kesehatan Kemenkes Arianti Anaya dalam keterangan pers yang dilakukan di Kantor Badan PPSDM Kemenkes pada Kamis (24/11).
Arianti menjelaskan, pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan ini dimulai dari pendataan kebutuhan formasi tenaga kesehatan di tingkat pemerintah daerah.
Setelah itu, Kemenkes akan memberikan data formasi kebutuhan tersebut kepada Kemenpan RB untuk dikoordinasikan dengan Kemendagri dan Kemenkeu.
Pada perekrutan P3K Tenaga Kesehatan 2022, formasi akhir dari tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K ini adalah sebanyak 88,370 orang.
“Dilanjutkan dengan memberikan data-data ke Kemenpan RB, lalu untuk pengangkatan PPPK ini dananya dari DAU (Dana Alokasi Umum),” tuturnya.
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K ini adalah sebagai upaya pemenuhan pemerataan tenaga kesehatan, khususnya ke daerah terpencil.
ADVERTISEMENT
“Isu kesehatan pertama, jumlah belum mencukupi tengah, dan timur. Hal ini karena distribusi yang belum merata,” papar Arianti.
Arianti menambahkan, harusnya di setiap puskesmas itu memiliki setidaknya sembilan orang tenaga kesehatan dan tujuh dokter spesialis di tingkat RSUD.
Saat ini, kata Arianti, sebanyak 500 puskesmas tidak ada dokter, dan 50 persen puskesmas di Indonesia tidak tersedia tenaga kesehatan yang lengkap. Sementara, untuk RSUD, masih ada. 3800 RSUD yang masih belum lengkap dokter spesialisnya.
Arianti merinci sembilan nakes di fasilitas kesehatan tingkat pertama itu adalah: dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, ahli gizi, kesling, kemudian kesehatan masyarakat/promkes, dan atln/tenaga laboratorium.
“Kemudian untuk RSUD, harus ada dokter spesialis yg harus ada, yaitu, dokter spesialis penyakit dalam, kemudian obgyn/kandungan, anak, kemudian bedah, kemudian radiologi, anestesi, patologi klinis,” kata Arianti.
ADVERTISEMENT
“Kemenpan RB bersama Kementerian Kesehatan untuk menyelesaikan kekurangan dokter di fasilitas pelayanan kesehatan di puskesmas dan RSUD membuka formasi ini adalah bagus untuk membuka peluang mengurangi gap kekurangan tenaga-tenaga kesehatan,” tutup dia.
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·