Kemenko PMK Salurkan Ratusan Ribu Bansos Sembako ke Papua dan Papua Barat

Sejumlah truk pengangkut BBM dari TBBM Nabire melintasi kawasan hutan menuju sejumlah daerah pedalaman diantaranya dogiyai, paniai hingga yang terjauh Kampung Obano di Papua, Rabu (28/11/2018). Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial berupa sembako bagi warga Papua dan Papua Barat. Bantuan itu diberikan lewat perantara Kemenko PMK, kepada masyarakat di 3 kabupaten/kota di Jayapura, Papua dan 5 kabupaten/kota di Papua Barat.

Bantuan itu diberikan melalui Himbara atau Himpunan Bank Milik Negara antara lain Mandiri, BNI, BRI, dan lainnya.

"Dari bansos non tunai yang disalurkan apa adanya, itu hanya beberapa kabupaten dan kota, di Papua ada 3 kabupaten dan kota yakni, Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura dan Kabupaten Kerom," kata Menko PMK Muhadjir Effendy pada diskusi daring, dari Kemenko PMK, Rabu (21/10).

"Sementara untuk Papua Barat ada ada 5 kabupaten dan Kota yaitu Teluk Bintuni, Sorong Selatan, Sorong, Manokwari Selatan dan Kota Sorong," kata Muhadjir.

Selain tempat itu, ada beberapa bantuan lagi yang tidak bisa dijangkau oleh himbara. Bantuan ini tetap akan disalurkan secepatnya dengan bantuan PT Pos Indonesia.

Sementara itu, Sekjen Kemensos Hartono Laras mendetailkan bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah.

"Untuk yang disalurkan melalui Himbara atau asisting ada 177.247 warga, yang ini kita laksanakan dengan Himbara sama dengan beberapa daerah lain. Dan kemudian afirmasi 206.813 warga kita salurkan melalui PT Pos ini yang disebut sebagai kebijakan afirmasi atau diskresional yang tentu kita segera salurkan," kata Hartono.

Sejumlah truk pengangkut BBM dari TBBM Nabire melintasi kawasan hutan menuju sejumlah daerah pedalaman diantaranya dogiyai, paniai hingga yang terjauh Kampung Obano di Papua, Rabu (28/11/2018). Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Sementara itu, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Asep Sasa Purnama tidak memungkiri, jumlah penerima Bansos ini akan bertambah, terutama pada masa COVID-19 ini.

Maka, Kemenko PMK dan Kementerian Lembaga terkait masih berupaya mendata para penerima manfaat ini. Selain itu, pendataan masyarakat penerima manfaat di Papua dan Papua Barat juga terus dimutakhirkan.

Bila terjadi perubahan, Kementerian Keuangan siap menambah anggaran agar semua warga dapat menerima manfaatnya.

"Ketika data dimutakhirkan, pasti akan berubah, dan berubahnya tambah. termasuk masyarakat di Papua dan Papua Barat, bahwa dimungkinkan penambahan anggaran dari Kemenkeu," ucap Asep.