News
·
27 Maret 2021 14:49

Kemenkumham Gelar Road Show di Beberapa Kota, Tampung Masukan soal Revisi KUHP

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Kemenkumham Gelar Road Show di Beberapa Kota, Tampung Masukan soal Revisi KUHP (46218)
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej. Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mematangkan rencana sebelum kembali membahas revisi KUHP. Menghindari kontroversi yang sempat terjadi sebelumnya, Kemenkumham kali ini menggelar road show untuk menampung masukan masyarakat.
ADVERTISEMENT
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Eddy Omar Sharif Hiariej, mengatakan upaya sosialisasi telah dimulai sejak 23 Februari 2021 di Medan, dilanjutkan Semarang (4 Maret 2021), Bali (12 Maret 2021), dan Yogyakarta (18 Maret 2021). Kini sosialisasi sudah mencapai Ambon pada Jumat (26/3).
"Kegiatan tersebut merupakan rangkaian sosialisasi menyeluruh yang diselenggarakan secara bertahap ke beberapa kota di Indonesia," kata Eddy di Swiss Bell Hotel Ambon, dalam keterangan yang diterima kumparan, Sabtu (27/3).
Eddy mengatakan, melalui ruang diskusi, akan terhimpun masukan-masukan dari berbagai pihak mengenai perkembangan hukum pidana, khususnya RUU KUHP.
Kemenkumham Gelar Road Show di Beberapa Kota, Tampung Masukan soal Revisi KUHP (46219)
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej membuka diskusi publik soal UU ITE di Yogyakarta, Kamis (18/3). Foto: Kemenkumham
Selain menyamakan persepsi masyarakat terhadap pasal dalam RUU KUHP, kata Eddy, forum diskusi tersebut juga sebagai wadah pertanggungjawaban proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara transparan, serta melibatkan masyarakat.
ADVERTISEMENT
"Mengutip Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, Alm. Prof. Muladi, bahwa kunci keberhasilan perumusan undang-undang terletak pada sosialisasi yang perlu dilakukan secara masif," kata Eddy.
"Kami mengundang serta menerima masukan dari berbagai kementerian/lembaga, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, organisasi internasional, bahkan negara lain," tambahnya.
Eddy menyatakan, perbedaan pemahaman dan pendapat dalam revisi KUHP perlu disikapi dengan melakukan diskusi yang komprehensif dan menyeluruh dari seluruh masyarakat.
"Khususnya kepada para akademisi, praktisi, dan pakar di bidang hukum pidana, agar dalam implementasi dan aplikasi dari pelaksanaan RUU KUHP dapat dilaksanakan sesuai dengan kaidah hukum, asas hukum pidana, prinsip, dan tujuan pembaharuan hukum pidana," pungkasnya.
Kemenkumham Gelar Road Show di Beberapa Kota, Tampung Masukan soal Revisi KUHP (46220)
Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar unjuk rasa menolak UU KPK hasil revisi dan RUU KUHP, di Gedung DPRD Jawa Tengah, Semarang. Foto: ANTARA FOTO/R. Rekotomo
Pada 2019 lalu, revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) rencananya disahkan DPR pada 24 September. Namun, hal tersebut mendapat penolakan sejumlah pihak.
ADVERTISEMENT
Masyarakat sempat turun ke jalan memprotes revisi karena dinilai banyak pasal kontroversi yang masuk di dalamnya. Gelombang protes saat itu cukup besar karena bersamaan dengan penolakan revisi UU KPK. Belakangan, revisi KUHP batal disahkan. Namun revisi UU KPK tetap berlanjut.
Revisi KUHP kemudian sempat kembali diusulkan masuk prolegnas prioritas 2020 dan 2021, namun pada akhirnya tidak masuk dalam daftar.