Kementan: KUR Jadi Solusi Permodalan di Tengah Krisis Pangan Global

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Ali Jamil. Foto: Kementan RI

Kementerian Pertanian terus meningkatkan partisipasi petani untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan KUR, Kementan berharap petani mengembangkan sektor usahanya. Hal ini disampaikan dalam Webinar KUR: Solusi Permodalan di Tengah Krisis Pangan Global, Rabu (19/10).

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengatakan, KUR ibarat oase di tengah semakin minimnya anggaran pemerintah untuk membantu pelaku usaha, termasuk usaha tani.

"Pinjaman modal yang pemerintah subsidi ini menjadi salah satu solusi untuk menggerakkan sektor pertanian. Jika melihat perkembangan penyaluran KUR dari tahun ke tahun menujukkan peningkatan cukup siginifikan," katanya.

Menurutnya, di tengah krisis pangan global, KUR menjadi solusi permodalan bagi petani untuk bisa terus berproduksi dan meningkatkan produktivitas tanaman.

"Untuk menggenjot realisasi KUR, pemerintah kini memberikan berbagai kemudahan dan keringan pinjaman," ujar SYL.

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Ali Jamil, menjelaskan ada lima poin untuk menghadapi ancaman global.

Ilustrasi pertanian. Foto: Prima Gerhard/kumparan

"Pak Menteri selalu menyampaikan strategi awal kita itu ada lima poin, yang pertama peningkatan ketersediaan pangan, yang kedua disertifikasi pangan, ketiga lumbung pangan yang ke empat pertanian modern atau smart farming, pertanian spesifik yang kelima peningkatan ekspor," ujarnya.

Menurutnya, lima poin itu adalah program dari Kementerian Pertanian yang sudah eksisting diprogram pertanian.

Sedangkan untuk menghadapi krisis pangan global, Ali menilai perlu strategi baru.

"Paling tidak tiga strategi baru yang selalu disampaikan oleh Pak Menteri itu adalah yang pertama juga meningkatkan produksi dan penurunan impor terus kemudian adalah subtitusi impor penguatan tentu komunikasi kita untuk mengsubtitusi impor yang akan meningkatkan ekspor," katanya.

"Poin itu dalam hal ini secara terkait dengan pembiayaan atau anggaran kita untuk pertanian kita tidak lagi bertumpu kepada APBN. Di era pandemi ada relaksasi terhadap pola pembiayaan khususnya penggunaan KUR," sambung Ali.

Sedangkan Direktur Pembiayaan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP), Indah Megahwati, mengatakan untuk menghadapi krisis pangan global dan pemulihan ekonomi nasional di tengah keterbatasan APBN negara, pembiayaan sektor pertanian diarahkan melalui mekanisme pembiayaan lain yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Dengan pembiayaan melalui sumber KUR ini diharapkan akan mampu menjamin ketersediaan pangan, meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian. Pada akhirnya bangsa Indonesia bisa menjaga ketahanan pangan dalam negeri," ujarnya

Indah mencontohkan kerjasama perbankan yang dilakukan adalah KUR Taksi Alsintan yang diinisiasi oleh Himbara dan perbankan lain.

Menurutnya, program ini merupakan model pengelolaan tata kelola usaha jasa alsintan dengan sistem jasa sewa atau kepemilikan alsintan melalui skema kredit perbankan.

"Kementan dan Himbara dan perbankan lain sepakat dalam hal pemberdayaan kelembagaan petani melalui penguatan permodalan, relaksasi pembiayaan, dan pendampingan. Kolaborasi melalui integrasi data mitra atau binaan guna mempermudah aplikasi permohonan KUR," ujarnya.

Skema kerja sama dalam pola pembiayaan dapat diproses menggunakan KUR dengan maksimum kredit sampai dengan Rp500 juta, bunga 6% per tahun dengan tambahan subsidi bunga 3% yang berlaku hingga 31 Desember 2022.

"Program ini memfasilitasi petani yang ingin membeli alat dan mesin pertanian (alsintan) dengan cara mencicil (kredit). Tentunya, petani harus menjadikan alsintannya lahan usaha berupa penyewaan," tuturnya.