Kementerian LHK dan DPR Bahas Pengembangan Food Estate di Kalteng

Wakil Menteri LHK, Alue Dohong, dalam acara Focus Group Discussion dengan anggota DPR RI Kaukus Kalimantan Foto: KLHK

Kementerian LHK menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan anggota DPR RI Kaukus Kalimantan tentang perspektif Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan pemulihan gambut pada rencana Pengembangan Pangan (Food Estate) di Kalimantan Tengah. KLHK mendapat tugas untuk mengawal aspek lingkungan hidup dan kehutanannya.

Wakil Menteri LHK, Alue Dohong, memimpin FGD virtual yang dihadiri antara lain Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan, anggota Komisi VII DPR RI Willy M Yoseph, anggota Komisi IV DPR RI Bambang Purwanto, dan anggota Komisi III DPR RI Ary Egahni.

Wamen Alue mengatakan, perlu adanya penyamaan persepsi atau terminologi mengenai pangan. Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2012, pangan termasuk di dalamnya produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air.

"Itu konsep pangan yang dimaksud di sini, jadi bukan hanya semata sawah atau padi. Bicara Food Estate adalah pusat pengembangan pangan. Berbeda dengan Rice Estate yaitu pusat pengembangan padi. Artinya, yang akan dikembangkan di eks PLG pangan dalam arti luas," kata Alue dalam keterangannya, Jumat (17/7).

Pada reposisi eks PLG sebagai alternatif pusat pengembangan pangan berkelanjutan, Alue menggarisbawahi bahwa Food Estate tidak sama dengan cetak 1,4 juta hektare sawah. Kemudian, rencana Food Estate yang dikembangkan pemerintah lebih terintegratif dengan pemulihan gambut.

KLHK menggelar Focus Group Discussion dengan anggota DPR RI Kaukus Kalimantan Foto: KLHK

Sementara berdasarkan kajian, rencana Rice Estate (Pusat Pengembangan Padi) dapat dilakukan pada lahan mineral dan gambut tipis dengan luas potensial 165.000 hektar.

Alue menyampaikan ada 6 dimensi utama reposisi eks PLG sebagai alternatif pengembangan pangan berkelanjutan, yaitu pembangunan kewilayahan, hutan, gambut, SDM unggul, teknologi, dan tata kelola yang baik.

"Sehingga dari sisi lingkungan hidup strategis, kita ingin reposisi eks PLG sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) Pangan Wilayah Terpadu, Modern dan Berkelanjutan, dengan people centred development, dukungan SDM yang unggul dan teknologi," katanya.

Peran KLHK dalam konteks pengembangan pangan berkelanjutan di eks PLG adalah pertama, pelaksanaan KLHS cepat yang dilakukan oleh Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL). Kedua, evaluasi kondisi ekosistem gambut dan upaya pemulihan fungsi ekosistem gambut oleh Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL). Ketiga, upaya perbaikan perilaku sosial ekonomi masyarakat di tingkat tapak dengan melibatkan Badan Restorasi Gambut (BRG).

KLHK menggelar Focus Group Discussion dengan anggota DPR RI Kaukus Kalimantan Foto: KLHK

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan berharap harus ada semangat pembeda Food Estate sekarang dengan masa sebelumnya. Diperlukan konsolidasi birokrasi perizinan, bahkan terobosan-terobosan untuk mempercepat prosesnya. Selain aspek teknis, Daniel menekankan kesiapan SDM dengan mengutamakan masyarakat lokal.

"Bagaimana Food Estate ini menjadi pilot project pertanian modern yang lebih produktif, dengan mengaplikasikan teknologi modern dan petani lokal. Jangan sampai meminggirkan mereka. Justru selain menjadi tuan rumah, mereka juga ikut menjadi pelaku industri pangan disana," ungkap Daniel.

Daniel berharap dengan adanya Food Estate, lahan existing di sana semakin maju produktivitasnya. Di saat yang sama, Kalteng menjadi oase harapan bangkitnya petani Indonesia dan bisa dijadikan lumbung pangan dunia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV Budisatrio Djiwandono menyatakan kesempatan mewujudkan Food Estate harus disambut baik oleh semua pihak, khususnya pemerintah dan legislatif.

"Ini merupakan program jangka menengah - panjang. Oleh karena itu, harus matang dari sisi perencanaan dan implementasinya. Ini juga merupakan tantangan sekaligus kesempatan besar. Kami sampaikan apresiasi dan mendukung untuk mewujudkan lahan pangan nasional sebagai sumber cadangan strategis di masa depan," jelas Budi.

KLHK menggelar Focus Group Discussion dengan anggota DPR RI Kaukus Kalimantan Foto: KLHK

Alue pun menyampaikan beberapa catatan berdasarkan pendapat dan masukan narasumber dari DPR RI. Pada dasarnya, DPR menyampaikan dukungan dan harapan agar program ini berhasil, dengan memperhatikan pengalaman masa lalu. Selanjutnya perlu adanya koordinasi intens antara Kementerian/Lembaga termasuk Pemerintah Daerah supaya Food Estate ini berjalan terkoordinir dan terkomunikasi dengan baik.

"Perlu ada perencanaan secara detil dan rinci (masterplan) tentang food estate itu sendiri, yang menggambarkan sisi siapa melakukan apa, tanggung jawabnya di mana, anggarannya seperti apa, juga SDM dan teknologinya, dalam rangka mendorong tingkat keberhasilan program ini," tutur Alue.

Menurutnya, yang terpenting adalah perlu kehati-hatian tentang pengelolaan gambut, khususnya tentang bagaimana water management, atau penataan hidrologi yang ada di kawasan itu. Juga termasuk penataan kawasan hutan, baik status kepemilikan maupun fungsi kawasannya.

Selain KLHS, KLHK juga mendukung penyusunan studi Amdal (Analisis Dampak Lingkungan). Dari studi teknis, perlunya detail engineering desain, untuk mendukung perencanaan yang baik dan sempurna. Pihaknya juga mendorong peran swasta untuk berinvestasi di Food Estate.

KLHK menggelar Focus Group Discussion dengan anggota DPR RI Kaukus Kalimantan Foto: KLHK

"Saya pikir pada tahun pertama dan kedua konsentrasi anggaran pemerintah agak besar. Setelah itu, pihak swasta dan masyarakat yang dapat mengambil peran lebih besar," ujar dia.

Keterlibatan dan penguatan masyarakat lokal juga penting. Tidak hanya menyangkut SDM, tetapi juga institusi lokalnya, seperti kelompok tani, kelompok masyarakat, dan kelompok adat. Peran mereka perlu diperkuat agar dapat terlibat secara intens di dalam kegiatan Food Estate ini. Termasuk melibatkan SDM muda atau lulusan baru dari universitas yang ada di sana.

"Untuk itu, perlu adanya sosialisasi secara intens kepada masyarakat lokal, dan para pihak baik di pusat maupun daerah, supaya memperoleh dukungan yang lebih bagus lagi terhadap rencana Program Strategis Nasional ini," ujar Alue.

Selain itu, perlu dibangun aliansi dan kolaborasi dengan negara-negara maju, atau negara yang sudah berhasil memanfaatkan gambutnya dalam adopsi teknologinya.

Inventarisasi berbagai macam masalah yang ada di lokasi juga tak kalah penting, misalnya aspek kawasan, tata guna lahan, sosial, teknis, dan teknologi. Hal ini harus dilakukan dalam rangka memperoleh peta permasalahan di kawasan itu secara tepat, sehingga bisa diperoleh penanganan secara tepat juga.

"Saya atas nama KLHK, menyampaikan apresiasi, penghargaan dan penghormatan kepada para anggota DPR RI, atas masukan dalam FGD yang sangat konstruktif dan inspiratif. Saran dan masukan ini sangat berarti dalam perbaikan langkah ke depan, terkait KLHS terutama, juga aspek lain yang menjadi tugas dan tanggung jawab KLHK," pungkasnya.

=====

Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona