Kemhan: Pemberitaan Media Asing soal Korupsi Pembelian Mirage 2000-5 Fitnah

Pengacara Hotman Paris bersama jajaran Kemhan memberikan keterangan soal dugaan korupsi pembelian pesawat tempur Mirage di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin (12/2/2024). Foto: Nadia Riso/kumparan

Kementerian Pertahanan memberikan klarifikasi terkait dugaan korupsi pembelian 12 jet tempur Mirage 2000-5. Dalam pemberitaan media asing itu, disebutkan ada dugaan korupsi dalam pembelian jet tempur Mirage 2000-5.

Wamenhan Muhammad Herindra mengatakan, berita tersebut merupakan hoaks dan fitnah. Ia menuding berita asing itu sebagai upaya memperlemah upaya Kemenhan dalam memperkuat pertahanan RI.

"Saya, mewakili Kementerian Pertahanan, menegaskan bahwa informasi-informasi tersebut adalah sesat, fitnah, dan hoaks. Jika terus dikembangkan, maka informasi-informasi sesat ini dapat memperlemah upaya Kementerian Pertahanan dalam merancang sistem kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Sering terjadi, informasi-informasi sesat ini dikembangkan oleh pihak-pihak tertentu dalam proses diplomasi alutsista Indonesia," kata Herindra dalam konferensi pers di Kemhan, Jakarta, Senin (12/2).

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letjen TNI Muhammad Herindra di Media Center Indonesia Maju. Foto: Kementerian Pertahanan

Kemhan menyayangkan pemberitaan yang disebutnya fitnah itu. Ia meminta semua pihak tidak mengorbankan kepentingan nasional demi kepentingan politik sesaat.

"Setop penyebaran informasi sesat, fitnah, dan hoaks," tegasnya.

Menurut Herindra, pembelian Mirage 2000-5 belum terlaksana karena alasan keterbatasan anggaran. Saat ini Kemenhan fokus untuk mencari pesawat lainnya yang dianggap lebih unggul seperti Rafale Dessault.

"Dan Kementerian Pertahanan tetap fokus berusaha mencari pesawat tempur terbaik yang tersedia untuk menjaga wilayah udara Indonesia. Salah satunya adalah adalah Rafale Dassault dari Perancis, yang akan segera hadir secara bertahap ke Indonesia. Pesawat tempur ini akan menjadi bagian yang memperkuat sistem pertahanan udara Indonesia," ujarnya.

Seperti diberotakan, dalam berita di situs agregator MSN berjudul Indonesia Prabowo Subianto EU Corruption Investigation pada Jumat, 9 Februari, dilaporkan tengah ada penyelidikan oleh Badan Antikorupsi Uni Eropa (GRECO) terhadap kontrak pembelian pesawat Mirage 2000-5 bekas antara pemerintah Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dengan pemerintah Qatar.

Disebutkan ada potensi mark up dan komisi (kick back) 7 persen dalam transaksi ini untuk dana kampanye pemilu. Dijelaskan juga, pesawat ini pernah dihibahkan ke RI pada 2009 tapi ditolak oleh Menhan Juwono Sudarsono karena perawatannya mahal.

Ilustrasi pesawat tempur Mirage 2000-5. Foto: Shutterstock

Bantah Ada Kontrak

Lebih lanjut, Wamenhan Muhammad Herindra memastikan tidak ada kontrak pengadaan alutsista antara Kemhan dan PT Teknologi Militer Indonesia (TMI). Ia pun menyayangkan berita yang beredar.

"Karena semua informasi tersebut adalah hoaks dan fitnah, dan mendegradasi upaya penguatan pertahanan Indonesia serta merugikan Kementerian Pertahanan, namun telah disebarkan secara masif oleh beberapa pihak, baik melalui sosial media dan situs-situs online dengan berbagai tuduhan yang tak berdasar," tuturnya.

Atas pemberitaan yang beredar, Kemhan akan mengambil langkah hukum terhadap penyebaran fitnah dan hoaks. Kemhan menunjuk pengacara Hotman Paris Hutapea untuk mengawal kasus ini.

"Saya atas nama Kementerian Pertahanan mengucapkan terima kasih kepada Hotman Paris Hutapea 911 atas asistensi hukumnya," pungkasnya.