Kemlu: Belum Ada Informasi Keterkaitan Taliban dengan Kelompok Radikal di RI

Pejuang Taliban di atas kendaraan Humvee merayakan penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan di Kandahar, Afghanistan. Foto: JAVED TANVEER / AFP

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan hingga saat ini pihaknya belum memperoleh informasi kuat yang mengungkap adanya informasi soal keterkaitan langsung Taliban dengan kelompok radikal yang ada di Indonesia.

"Dari berbagai informasi dan dari berbagai instansi kami sejauh ini belum memperoleh informasi adanya keterkaitan langsung antara Taliban dan kelompok-kelompok terorisme di Indonesia," ujar Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kemlu Abdul Kadir Jailani dalam diskusi yang digelar CDCC secara daring, Jumat (3/9).

Kadir menyebut hingga kini kelompok radikal di Indonesia disebut hanya terkait dengan Al-Qaeda dan ISIS.

"Keterkaitan internasional kelompok-kelompok radikal di Indonesia hanya dapat ditemukan dengan Al-Qaeda dan ISIS," ucap Kadir.

Kendati demikian, Kadir memastikan Kemlu dan pemerintah akan tetap mewaspadai terkait potensi masuknya ideologi radikal dari kelompok tertentu ke Indonesia. Mengingat ancaman terorisme hingga kini masih menjadi musuh atau ancaman utama tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi negara di seluruh dunia.

"Meskipun demikian, kita tidak bisa mengingkari potensi digunakannya kemenangan Taliban sebagai sumber inspirasi bagi kelompok-kelompok tertentu meskipun Taliban tidak menjalin hubungan apapun dengan mereka," kata Kadir.

"Mengenai risiko munculnya ancaman keamanan terutama ancaman terorisme, tentunya hal ini merupakan satu hal yang perlu mendapat perhatian banyak negara termasuk Indonesia," tutupnya.

Komunikasi dengan Taliban sejauh ini juga telah dilakukan oleh Kemlu RI. Komunikasi terbaru dilakukan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi saat berkunjung ke Doha, Qatar, Kamis (26/8).

Beberapa pesan disampaikan Retno kepada pejabat Taliban di Doha. Pesan atas nama pemerintah Indonesia itu antara lain agar Taliban membentuk pemerintahan yang inklusif alias melibatkan pihak-pihak lain di dalam negeri; menjamin dan melindungi hak-hak perempuan; dan tidak menjadikan Afghanistan sebagai tempat latihan teroris.