Kemlu: PBB Belum Bahas Isu Pengiriman Pasukan Perdamaian ke Gaza

Presiden Jokowi akan melepas 970 Pasukan Perdamaian ke Lebanon, Jumat (31/8). Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan

Rencana Pemerintah Indonesia untuk mengirim pasukan perdamaian ke Gaza masih belum terlaksana. Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan Kementerian Luar Negeri, Roy Soemirat, mengatakan pasukan perdamaian baru akan dikirim setelah ada mandat dari PBB.

"Misi perdamaian PBB hanya baru akan diterjunkan setelah ada mandat PBB, melalui Resolusi DK PBB. Sejauh ini PBB belum membahas isu penggelaran PKO (peace keeping operation) di Gaza," kata Roy dalam keterangannya, Senin (17/6).

Ia mengatakan, prioritas saat ini adalah mengupayakan perdamaian melalui gencatan senjata. Terakhir, PBB mengeluarkan Resolusi 2735 terkait gencatan senjata permanen di Gaza.

"Pengiriman misi PBB (baik terkait jumlah, komposisi, dan jenis keahlian) pada saatnya nanti, selalu disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan," pungkasnya.

Rencana mengirim pasukan perdamaian ke Gaza awalnya disampaikan Menhan Prabowo Subianto di IISS Shangri-La Dialogue yang digelar di Singapura. Bahkan, Prabowo menyebut Jokowi mendukung rencananya itu.

"Jika dibutuhkan dan diminta PBB, kami siap menyumbangkan pasukan penjaga perdamaian yang signifikan untuk memelihara perlindungan dan keamanan untuk semua pihak," kata Prabowo.

Wamenhan Muhammad Herindra mengatakan pengiriman pasukan PKO masih menunggu mandat PBB.

"Intinya dari kita, nanti kita menunggu mandat dari PBB dan pengiriman pasukan perdamaian di sebuah wilayah yang sedang konflik itu menunggu persetujuan dua pihak yang berkonflik," katanya.