Kemnaker Beri Pelatihan Bahasa Jepang kepada 480 Calon Pekerja Migran Indonesia

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah membuka pelatihan Bahasa Jepang bagi calon pekerja migran Indonesia. Foto: Dok. Kemenaker

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan melatih 480 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang berasal dari seluruh Indonesia dalan rangka persiapan tenaga kerja berketerampilan spesifik (specified skilled worker/SSW) ke Jepang.

Selain untuk meningkatkan kompetensi, pelatihan bahasa Jepang secara daring juga bertujuan meningkatkan perlindungan kepada pekerja migran, sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI).

"Pelatihan Bahasa Jepang yang kita selenggarakan pada siang hari ini, merupakan salah satu manifestasi dari kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Jepang melalui MoC (Memorandum of Cooperation) yang ditandatangani pada tanggal 25 Juni 2019 lalu," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam keterangannya, Jumat (14/8).

Ida menjelaskan, dalam MoU tersebut, Indonesia diberi target untuk mengirimkan SSW ke Jepang sebanyak 70 ribu orang untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. Mereka merupakan bagian dari 350 ribu orang tenaga kerja asing yang dibutuhkan Jepang untuk mengisi 14 sektor.

Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah memberikan apresiasi terhadap Tim Tripartit. Foto: Kemenaker RI

"Selain itu, Kemnaker juga akan mempersiapkan implementasi dari kesepakatan Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), khususnya untuk up-skilling bahasa Jepang," jelasnya.

Menurutnya, situasi pandemi corona saat ini turut mempengaruhi proses pelatihan kerja yang biasanya dilaksanakan secara offline atau tatap muka secara langsung pada suatu tempat yang sama.

"Namun dalam situasi global yang terjadi saat ini, harus dilakukan penyesuaian metode dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID 19, yaitu dengan metode dalam jaringan (daring/online). Kami harapkan pelatihan dengan metode daring dilaksanakan tanpa menghilangkan substansi dan pencapaian kompetensi yang dibutuhkan," tutur Ida.

Di hadapan ratusan calon pekerja migran, Ida berpesan agar mereka benar-benar serius dan sungguh-sungguh mengikuti pelatihan.

"Jangan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kalian, apa lagi pelatihan ini disubsidi oleh Pemerintah. Ingat, kalian terpilih dari ratusan orang yang berminat dan mendaftar," pesan Ida.

Para pengunjung memakai masker di dalam pusat perbelanjaan Aeon di Chiba, Jepang. Foto: Reuters/KIM KYUNG-HOON

Selain itu, ia juga berpesan kepada lembaga pelatihan kerja agar melaksanakan latihan secara tanggung jawab dan sesuai dengan program dan kurikulum standar Jepang. Hal ini mengingat bahasa merupakan instrumen terpenting dalam melakukan pekerjaan.

"Untuk Pemerintah Jepang, mari kita terus tingkatkan kerja sama ketenagakerjaan secara bilateral. Memberikan kesempatan yang luas bagi warga negara Indonesia, baik untuk bekerja, magang, maupun untuk peningkatan kualitas Lembaga pelatihan di Indonesia,"  jelas Ida.

"Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BP2MI yang telah dan akan terus menjalin koordinasi dan sinergi, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan program pelatihan ini," lanjutnya.

Sementara itu, Dirjen Binalattas Kemnaker, Bambang Satrio Lelono, menjelaskan pelatihan bahasa Jepang akan dilaksanakan selama 4 bulan. Standar kurikulum yang diterapkan yakni memahami, membaca, menulis, menguasai 300 kanji, menguasai 1500 kosa kata, konteksualisasi substansi; teknis attitude dalam bahasa Jepang, dan memahami budaya Jepang.

"Lembaga pelatihan kerja yang dipilih melalui proses seleksi yang dilakukan secara online melalui situs Kemnaker atau Sisnaker," tegas Bambang.

Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masafumi Ishii, yang turut hadir secara virtual berharap calon pekerja migran yang jadi peserta pelatihan bahasa Jepang mampu berkiprah dengan baik selama di Jepang nanti.

Dubes Jepang untuk RI, Masafumi Ishii. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

"Sebagian besar pelatihan berkeinginan untuk bekerja di Jepang sebagai pekerja berketerampilan khusus pada masa mendatang," ujar Ishii.

Lebih lanjut, ia menyebut sistem bekerja pekerja berketerampilan khusus di Jepang telah dimulai sejak Mei 2019. Sehingga, para pekerja asing yang sudah memiliki keterampilan tinggi dapat bekerja di Jepang maksimal selama 5 tahun.

"Ada pekerja berketerampilan khusus dari berbagai negara dan pekerja Indonesia merupakan pekerja terbanyak kedua setelah Vietnam," tutup Ishii.

=====

Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona