Kepala Bappenas Suharso Monoarfa Sambangi KPK Bahas IKN
PerbesarADVERTISEMENT
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
ADVERTISEMENT
"Hari ini saya memenuhi undangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan rencana pemindahan dan pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara," kata Suharso di KPK, Rabu (2/2).
Hal ini sebagai tindak lanjut karena UU IKN telah disahkan oleh DPR pada 18 Januari 2022 dan telah disampaikan ke Presiden Jokowi pada 27 Januari 2022.
Suharso dan jajarannya diterima langsung lima pimpinan KPK. Menurut Suharso, ada sejumlah hal yang dibahas dalam diskusi.
"Pertama adalah mengenai apa yang dimaksud dengan ibu kota negara, mengapa ibu kota negara itu dibangun, dan untuk apa. Dan ibu kota negara seperti yang telah kami sampaikan di berbagai kesempatan, bahwa ibu kota negara ini dibangun dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Timur Indonesia," papar Suharso.
Ia menyebut bahwa pada saat ini, beban ekonomi Indonesia sebagian besar berada di bagian barat, terutama Jawa.
ADVERTISEMENT
"Kita juga ingin membuka peluang tingkat produktivitas yang tinggi di daerah area yang baru itu. Sehingga pembangunan ibu kota negara tidak hanya pembangunan IKN itu saja tapi termasuk di dalamnya ada pembangunan Kalimantan secara seluruhnya dan kawasan timur Indonesia di mana posisi ibu kota negara pada saatnya nanti akan menjadi triangle dengan Kota Balikpapan dan Samarinda," ungkap Suharso.
Menurut Suharso, total wilayah untuk pembangunan IKN ialah seluas 256.000 hektare. Namun ia menyebut kawasan ibu kota negaranya sendiri hanya sekitar 56 ribu hektare. Sementara sebagian besar wilayahnya akan tetap berupa hutan.
"Wilayah IKN adalah wilayah menjadi forrest city, kota hutan," ujar politikus PPP ini.
Terkait keterlibatan KPK, Suharso menyinggung soal peran pengawasan. Menurut dia, KPK memang sudah masuk dalam Pokja sebagai salah satu komisi yang mengawasi.
ADVERTISEMENT
"Bahkan kami tadi telah mendengar sesungguhnya bukan hanya pencegahan-pencegahan yang umum yang harus kita lakukan tetapi seringkali orang nunut di dalam prosedur-prosedur yang ada. Sehingga kita akan berhati-hati supaya prosedur-prosedur yang diregulasikan itu tidak membuka peluang terbentuknya atau terjadinya korupsi," ujar dia.
Selain itu, KPK dan Bappenas yang termasuk dalam Stranas PK akan menyiapkan rencana aksi khusus terhadap pembangunan IKN.
Ketua KPK Firli Bahuri mengaku pihaknya memang ikut memberi perhatian terkait IKN. Menurut Firli, pihaknya juga sudah mendapat paparan dari Suharso mengenai hal tersebut.
Firli menyebut pihaknya akan berkoordinasi dan kolaborasi dengan kementerian serta lembaga terkait dengan IKN. Fokusnya ialah mencegah terjadinya korupsi.
"Baik itu karena pelaksanaannya maupun tidak boleh ada juga regulasi yang ramah dengan tindak pidana korupsi. Itu kata kuncinya," ujar dia.
ADVERTISEMENT
Ia pun menyebut bahwa KPK akan melakukan pengawasan terkait IKN. Termasuk dalam hal memantau persiapan pembangunan, seperti penyiapan lahan hingga infrastruktur.
"Ini penting di dalam rangka tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi dan mewujudkan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih dan tidak ramah dengan korupsi," ujar Firli.
KPK pun berencana melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan tersebut. Salah satunya dengan akan membuka aplikasi JAGA IKN.
"Kami berharap ada peran masyarakat maka KPK akan membuka layanan publik dalam bentuk aplikasi JAGA IKN," ujar Firli.
"Dengan demikian seluruh masyarakat memberikan andil besar peran dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam rangka pembangunan ibu kota negara," pungkasnya.