Kepala BP2MI: Perdagangan Orang Harus Diberantas Walau Melibatkan Orang Berkuasa

Rakornas BP2MI di Hotel Intercontinental, Kota Bandung, Kamis (7/10). Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan

Tindak perdagangan orang dilaporkan masih tinggi di Indonesia. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan, tindak perdagangan orang tidak jarang melibatkan orang yang memiliki atribut kekuasaan.

Benny menilai, diperlukan kerja sama antar berbagai instansi di Indonesia untuk memberantas tindak perdagangan orang hingga ke akarnya.

Ia meminta kepolisian hingga kejaksaan untuk turut aktif memberikan perlindungan pada pekerja migran dan efek jera bagi pelaku.

"Kita sepakat bahwa pelaku siapa pun mereka termasuk oknum yang memiliki atribut kekuasaan dan bisa kita kategorikan sebagai pengkhianat Republik maka siapa pun mereka ini saatnya kita memerangi," kata dia dalam kegiatan Rakornas BP2MI di Hotel Intercontinental, Kota Bandung, Kamis (7/10).

Kegiatan Rakornas, menurut Benny, diharapkan dapat menjadi titik mula kerja sama dari berbagai instansi guna memberantas perdagangan orang.

Rakornas BP2MI di Hotel Intercontinental, Kota Bandung, Kamis (7/10). Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan

Dalam kegiatan itu pun turut ditandatangani nota kesepakatan oleh unsur kejaksaan hingga kepolisian dengan visi bersama memerangi tindak perdagangan orang.

"Sinergi hari ini adalah tanda awal yang baik, ini titik start yang akan menjawab semua hope atau harapan kita, ini pertama kita lakukan konsolidasi," ucap dia.

Di lokasi yang sama, Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi mengakui bahwa tindak perdagangan orang yang terjadi di Indonesia telah menjelma sebagai sebuah sindikat.

Senada dengan Benny, dia mengakui diperlukan sinergitas dari berbagai instansi untuk memberantas praktik kejahatan tersebut.

"Sindikatnya sudah masif dan butuh sinergitas aparat penegak hukum, tegas untuk menindak para sindikat itu, tentunya sampai ke akarnya, ini sudah masuk dan sudah bertahun-tahun. Ini harus menjadi skala prioritas para aparat penegak hukum, sudah tidak boleh main-main," ucap dia.

Selain itu, pihaknya bakal menjalankan tugas untuk memberikan perlindungan bagi pekerja migran sesuai dengan tugas pokok, terutama dengan mengawal proses penyidikan hingga diadili di tingkat pengadilan dan pelaku mendapat sanksi tegas.

"Manakala penyidik sudah mulai melakukan penyidikan maka kita akan mengawal sepanjang alat bukti memenuhi syarat untuk diajukan ke pengadilan, kita tindak tegas dan hukum se-optimal mungkin," ujar dia.

Sementara itu, Ketua PPATK Dian Ediana Rae menilai pemberantasan tindak perdagangan orang tak hanya harus mengejar dan memberi sanksi kepada pelaku tapi juga menelusuri asetnya. Hal itu guna memberi efek jera bagi pelaku dan mengungkap pihak mana saja yang terlibat dalam praktik tersebut.

"Melalui pendekatan yang kita sebut follow the money atau arus uang itu, itu lebih mudah siapa saja yang terlibat dalam konteks perdagangan orang ini. Itu akan membantu aparat penegak hukum untuk segera melakukan langkah yang segera dan efektif," kata dia.

==

Ikuti survei kumparan dan menangi e-voucher senilai total Rp3 juta. Isi surveinya sekarang di kum.pr/surveinews.