Keraton Agung Sejagat dan Alasan Orang Percaya pada Konsep Kerajaan
ADVERTISEMENT
Munculnya Keraton Agung Sejagat mungkin tampak tak masuk akal bagi sebagian orang. Namun, kerajaan yang berada di Dusun Pogung, Desa Juru Tengah, Purworejo, Jawa Tengah itu berhasil memikat 400 orang pengikut dalam dua tahun. Mereka bahkan rela mengeluarkan uang Rp 2 Juta hingga Rp 30 Juta untuk Toto Santoso Hadiningrat, sang Raja Keraton Agung Sejagat.
ADVERTISEMENT
Toto memang sudah ditangkap polisi 15 Januari lalu. Kerajaannya pun berpindah dari Dusun Pogung ke Mapolda Jawa Tengah. Ia bersama sang ratu yang dia nikahi secara adat, Fanni Aminadia alias Dyah Gitarja, diduga melakukan penipuan. Pengakuan dia sebagai keturunan Raja Majapahit pun tak berdaya di hadapan polisi.
Keraton Agung Sejagat juga bukan satu-satunya kerajaan yang menarik perhatian publik di tahun ini. Di Blora, Jawa Tengah, muncul Keraton Djipang. Sementara di Bandung muncul Sunda Empire.
Lalu, apa sebenarnya yang menyebabkan konsep kerajaan bisa diterima oleh sebagian masyarakat?
Raja sebagai Jelmaan Dewa
Helman Kulke dalam laporan berjudul ‘The Devaraja Cult’ (1978) mengenalkan istilah dewa raja (devaraja) untuk merujuk raja-raja yang berkuasa di Asia Tenggara. Dalam laporan setebal 40 halaman itu, Kulke menjawab bagaimana kerajaan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Kamboja, terus eksis dan dipercaya oleh masyarakat saat itu.
Menurut Kulke, alasan mengapa raja begitu dicintai rakyatnya karena ide bahwa raja merupakan jelmaan dewa. Konsep ini terkait dengan adanya kekuatan transendental yang bersifat ilahiah. Bentuk materialnya berupa sejumlah ritus yang dijalankan untuk melegitimasi kekuasaan raja tersebut.
ADVERTISEMENT
Di Kamboja, misalnya, ada raja bernama Jayavarman II (770-835 M). Menurut Kulke, Jayavarman II merupakan orang yang mencetuskan paham dewa raja di Kamboja. Untuk kepentingan legitimasinya itu, Kulke mencatat, Jayavarman II mengadakan sejumlah upacara keagamaan Hindu. Ia membangun Lingga untuk membacakan teks-teks suci.
Soal Jayavarman II merupakan benar jelmaan dewa atau bukan, jelas tak bisa dibuktikan. Tak ada satu orang pun yang mempertanyakan validitas pernyataan Jayavarman II. Satu-satunya institusi sosial-politik di Ibu Kota Mahendraparvata (sekitar Phnom Ku-len), juga milik Jayavarman II. Ia menjadi penguasa tunggal atas kebenaran yang ada pada saat itu.
Kulke mencatat, kekuasaan Raja Khmer (Kamboja) itu pun terus bergulir hingga ke anak-cucunya. Di masa Jayavarman VII, pembangunan monumen kolosal untuk mempertegas eksistensi dewa raja semakin digencarkan. Angkor Wat, Angkor Thom dan Bayon merupakan saksi bisu dari implementasi konsep dewa raja di Kamboja.
ADVERTISEMENT
Kelindan Khayalan dan Kenyataan
Di Indonesia, konsep dewa raja yang paling terlihat ada pada sosok Raja Airlangga (990-1042 M). Sudrajat dalam esai berjudul ‘Konsep Dewa Raja dalam Negara Tradisional di Asia Tenggara’ mengatakan, bukti arkeologisnya berupa arca Airlangga yang tengah menaiki garuda tunggangan dewa Wisnu.
Selain Airlangga, Sudrajat juga menunjukkan bagaimana konsep dewa raja mengakar pada Dinasti Rajasa yang berkuasa di Singasari dan Majapahit. Rakyat di Kerajaan Singasari, misalnya, percaya bahwa Ken Arok (1182-1227) merupakan titisan dewa.
Kepercayaan itu bertumbuh dari kitab Pararaton. Dalam kitab tersebut, disebutkan bahwa Ken Arok selalu selamat saat bertarung dengan musuh-musuhnya. Itu karena, Dewa Brahma menjadi penyelamat Raja Singasari tersebut.
Dalam kitab Pararaton pula, dikisahkan bahwa ibu Ken Arok adalah seorang petani dari desa Paṅkur yang diperkosa Dewa Bhrama. Sang dewa lalu meramalkan bahwa anak yang dilahirkan perempuan petani itu, akan memerintah pulau Jawa.
Terlepas dari kisah itu, arkeolog dan sejarawan belum tahu siapa yang menulis kitab tersebut. Meski demikian, kitab itu terbit di era Ken Arok berkuasa. Dari mulut ke mulut, masyarakat kala itu mempercayai cerita tersebut. Kerajaan Singasari, lengkap dengan kiprah Ken Arok, aman secara sosial dari konflik internal di masyarakat.
ADVERTISEMENT
Sejarawan Jawa kuno asal Belanda, C.C Berg, adalah orang yang menaruh curiga atas kitab Pararaton. Ia merupakan sejarawan yang menilai Pararaton merupakan provokasi ketimbang sumber sejarah.
Dalam buku berjudul ‘The Politics of Heritage in Indonesia: A Cultural History’ (2019) yang ditulis Marieke Bloembergen dan Martijn Eickhoff, posisi Berg digambarkan kian kontra terhadap kitab Pararaton. Menurut Berg, seperti yang ditulis Bloembergen dan Eickhoff, kitab tersebut hanya memperkokoh kekuasaan politik Ken Arok secara supranatural dan mengada-ada.
Persoalannya, Berg tak ada di zaman Kerajaan Singasari berkuasa. Kala itu, tak ada yang berani menggugat keabsahan Ken Arok sebagai keturunan dewa. Interpretasi kritis terhadap klaim kitab Pararaton berselang 800 tahun setelah kekuasaan Ken Arok.
ADVERTISEMENT
Meski begitu, Guru Besar Arkeologi UI Prof Agus Aris Munandar menyebut kritik Berg terhadap kerajaan di nusantara berlebihan. Ia mengatakan, masyarakat Indonesia harus memandang kitab Pararaton secara metafora.
“Dia (Berg) memandang kitab Pararaton berdasarkan kacamata barat yang merupakan hasil historiografi jawa kuno, ya, enggak cocok,” kata Agus saat dihubungi, Jumat (17/1).
Agus berpendapat, kitab Pararaton diciptakan untuk menjelaskan bagaimana Ken Arok dapat berkuasa. Metafora seperti Ken Arok merupakan anak dewa diperlukan lantaran konteks agama yang berkembang pada saat itu.
Agus lantas membandingkan klaim Keraton Agung Sejagat dengan kerajaan di nusantara. Ia mengatakan, tak ada janji manis yang diberikan raja ke rakyat. Legitimasi raja-raja di nusantara diperoleh dari agama Hindu-Buddha yang berkembang pada saat itu.
ADVERTISEMENT
“Kalau dulu rakyat itu tidak diiming-imingi dengan uang. Jadi rakyat Majapahit itu mengagungkan rajanya sebagai dewa raja karena kepatuhan pada agama,” ucapnya.