News
·
17 Mei 2021 22:19

Kerumunan Petamburan, Eks Ketum FPI dkk Dituntut 1,5 Tahun Penjara

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Kerumunan Petamburan, Eks Ketum FPI dkk Dituntut 1,5 Tahun Penjara (139801)
searchPerbesar
Ketua Umum DPP FPI, Ahmad Sobri Lubis di acara Maulid Nabi di Petamburan, Jakarta. Foto: Dok. Youtube Front TV
Lima orang terdakwa kasus kerumunan Petamburan turut juga menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Bersama Habib Rizieq, kelimanya dinilai jaksa terbukti melakukan penghasutan hingga menimbulkan kerumunan di Petamburan pada 14 November 2020 lalu.
ADVERTISEMENT
Kelima terdakwa itu adalah eks Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis; Haris Ubaidillah; Ali bin Alwi Alatas; Maman Suryadi; dan Idrus.
"Menuntut, supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. Satu menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana," kata jaksa membacakan tuntutan Habib Rizieq, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (17/5).
"Menjatuhkan pidana terhadap para berupa pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan," ujar jaksa.
Kerumunan Petamburan, Eks Ketum FPI dkk Dituntut 1,5 Tahun Penjara (139802)
searchPerbesar
Siaran langsung sidang lanjutan eks Ketum FPI dkk di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (30/3). Foto: YouTube/Pengadilan Negeri Jakarta Timur
Jaksa menilai kelimanya memenuhi unsur dalam dakwaan kesatu, yakni Pasal 160 KUHP juncto Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,
Bunyinya:
Pasal 160 KUHP soal penghasutan: Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
ADVERTISEMENT
Pasal 93 UU Nomor 6/2018: Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000.
Mereka juga dinilai terbukti dalam dakwaan terkait UU Ormas. UU ini terkait aktivitas FPI dalam peristiwa kerumunan di Petamburan.
Dakwaannya yaitu Pasal 82A ayat (1) juncto 59 ayat (3) huruf c dan d UU RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 10 huruf b KUHP juncto Pasal 35 ayat (1) KUHP.
Bunyinya, pasal 82A ayat (1) : Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
ADVERTISEMENT
Pasal 59 ayat (3): Ormas dilarang: Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; Dan/atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran Para Terdakwa

Kerumunan Petamburan, Eks Ketum FPI dkk Dituntut 1,5 Tahun Penjara (139803)
searchPerbesar
Suasana perayaan Maulid Nabi di Markas FPI Petamburan, Jakarta. Foto: Dok. Youtube Front TV
Perkara kerumunan ini terkait peristiwa peringatan Maulid Nabi sekaligus pernikahan putri Habib Rizieq di Petamburan pada 14 November 2020. Hal ini selang beberapa hari sejak Habib Rizieq tiba dari Arab Saudi.
Jaksa pun memaparkan perbuatan para masing-masing terdakwa, yakni:
  • Habib Rizieq
Peran Habib Rizieq adalah sebagai yang menjabat Imam besar FPI. Ia dinilai sebagai pemilik hajat, pemrakarsa, hingga yang mengatur pernikahan putrinya. Kegiatan itu dirangkai dengan acara Maulid Nabi.
ADVERTISEMENT
"Dan mengajak mengundang menghasut ribuan orang untuk berkumpul dan berkerumun di masa COVID-19," kata jaksa.
Haris Ubaidillah
Sebagai ketua panitia penyelenggara kegiatan pernikahan sekaligus pelaksananya. Jaksa pun menilai ia turut mengajak mengundang dan menghasut ribuan orang untuk berkumpul.
  • Ahmad Sobri Lubis
Ia selaku Ketua Umum DPP FPI dan sekaligus sebagai penanggung jawab kegiatan atau panitia mulai dari perencanaan, undangan yang menghadirkan ribuan orang. Serta pengelolaan siaran video di channel Front TV yang dinaungi ormas FPI di medsos YouTube sampai terlaksananya acara yang menimbulkan kerumunan ribuan orang.
  • Ali Alwi Alatas
Sebagai sekretaris panitia kegiatan
  • Idrus
Sebagai anggota ormas FPI dan panitia yang memesan tenda serta menjadi pihak hingga menutup ruas Jalan KS Tubun dan pPtamburan III.
ADVERTISEMENT
  • Maman
Sebagai anggota ormas FPI dan menjabat sebagai panglima laskar FPI. Ia merupakan seksi keamanan panitia kegiatan yang bertugas menjaga keamanan penyelenggaraan pernikahan putri Habib Rizieq di masa pandemi COVID-19.
Menurut jaksa, Maman sempat bertemu pihak aparat sebelum acara dan berjanji akan menghalau dan menyuruh orang-orang pulang bila terjadi kepadatan.
"Namun pada kenyataannya malah membiarkan ribuan orang berdatangan dan berkerumun tidak menjaga jarak," kata jaksa.

Hal yang Memberatkan dan Meringankan Tuntutan

Kerumunan Petamburan, Eks Ketum FPI dkk Dituntut 1,5 Tahun Penjara (139804)
searchPerbesar
Habib Rizieq Syihab memberikan ceramah pada peringatan Maulid Nabi di DPP FPI, Petamburan, Jakarta. Foto: Youtube/@FRONT TV
Dalam tuntutannya, jaksa menilai ada hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yakni:
Hal Memberatkan
  • Perbuatan para terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam percepatan pencegahan COVID-19. Bahkan memperburuk kondisi kedaruratan masyarakat.
  • Perbuatan para terdakwa mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta mengakibatkan keresahan masyarakat.
  • Para terdakwa tidak menjaga sopan santun dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.
ADVERTISEMENT
Hal Meringankan
  • Para terdakwa diharapkan dapat memperbaiki diri pada masa mendatang
Selain hukuman penjara, kelimanya juga dituntut pidana tambahan oleh jaksa. Pidana tambahan itu ialah berupa pencabutan hak para terdakwa untuk memegang jabatan pada umumnya atau jabtan tertentu yaitu menjadi anggota dan atau pengurus ormas selama 2 tahun.
"Memohon kepada majelis hakim supaya dalam putusan hakim menyatakan melarang dilakukan kegiatan penggunaan simbol dan atribut terkait FPI," kata jaksa.
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020