Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Sindir Anggota DPR: Temui Rakyat Hanya saat Pemilu

Ilustrasi gedung DPR RI. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Asosiasi DPRD Kabupaten se-Indonesia (ADKASI) menggelar workshop nasional di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Senin (24/2). Acara tersebut turut dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD.

Sebelum Mahfud, Ketua Adkasi, Lukman Said, terlebih dahulu memberi sambutan. Dalam sambutannya, Lukman menyatakan anggota DPRD merupakan pihak yang sering bertemu dengan masyarakat.

"Kita berbicara di ADKASI ini bagaimana menangkap marwah harkat dan martabat kewibawaan DPRD sebagai representatif 2x24 jam bertemu dengan rakyat," kata Lukman.

Dia lalu membandingkan intensitas bertemu rakyat antara anggota DPRD dengan DPR. Ia menilai anggota DPR baru bertemu rakyat hanya saat pemilu. Berbeda dengan mereka yang setiap hari mendapat keluhan rakyat secara langsung.

"Kalau (anggota) DPR RI dia waduh, enggak pernah ketemu rakyat Pak. Nanti pemilu dia (anggota DPR) baru ketemu. Kami ini baru bangun pagi-pagi Pak menteri, sudah ada itu," ujarnya disambut gelak tawa peserta yang hadir.

"Tanya sama teman-teman, apalagi Aceh itu. Banyak curhat sama saya. Karena kita bersama-sama dengan rakyat di daerah. Kita bangun pagi-pagi rumah jabatan sudah ada lima orang menunggu. Kita kira bawa uang, bawa pisang atau bawa ayam, ternyata anaknya mau sekolah," sambungnya.

Menkopolhukam Mahfud MD di acara Workshop nasional Asosiasi Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Senin (24/2). Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan

Sehingga menurut Lukman, dana operasional yang diperuntukkan ke bagi mereka, sebenarnya kembali lagi ke rakyat.

"Maka tunjangan transportasi yang Rp 15 juta setiap bulan itu saya bilang bukan untuk memperkaya kita, tapi uang itu dari rakyat untuk rakyat. Ini adalah fakta. Saya bukan bicara hoaks, saya ini (anggota DPRD) empat periode Pak," ucap Lukman yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu, Mamuju Utara.

Lukman mengatakan, menjadi anggota DPRD di daerah jika ingin kaya merupakan pilihan yang salah. Sebab menurut dia, waktu habis mengurusi rakyat. Lukman pun kembali membandingkannya dengan anggota DPR RI.

"Habis waktu mengurus rakyat di kampung itu. Betul enggak, Pak? Tapi kalau dia datang DPR karung dia bawa, ratusan juta dia punya (dana) resesnya. Wong di MD3 dia menentukan anggaran Pak, 10 persen Pak," sebutnya.

Untuk itu, Lukman meminta Mahfud memperjuangkan keinginan ADKASI yang sejak lama berharap agar anggota DPRD menjadi pejabat negara. Sebab di UU Pemda saat ini, status mereka masih sebagai pejabat daerah.

"Jadi saya harap Pak Menteri dan Presiden sudah tahu, Presiden tahu. Agenda kita yang utama di ADKASI, pertama kita mau berupaya tentang revisi UU 23 daripada status. Itu dulu, status. Jangan lagi pejabat daerah, kita pejabat negara. Kita dipilih oleh rakyat kok. Masak sekda pejabat negara. Bukti pejabat negara kita apa, sama-sama dipilih rakyat. Itu pertama dulu," pungkasnya.