Ketua DPD PDIP Sepakat Serahkan Capres-cawapres ke Megawati

Ketua umum PDIP, Megawati Soekarno Putri di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu (19/2). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) se-Indonesia hari ini dikumpulkan DPP dalam Rapat Koordinasi Pra Rapat Kerja Nasional (Rakor Prakernas) di Jakarta. Mereka bicara mengenai capres-cawapres di 2024 mendatang.

Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh, Muslahuddin Daud, mengatakan Rakor Pra Rakernas ini menjadi krusial sebagai bagian dari persiapan pemenangan Pemilu dan Pilpres 2024.

Perlu dilakukan evaluasi dan penguatan kembali terhadap konsolidasi kepengurusan, baik itu di struktur, badan, dan sayap partai di daerah. Semua formasi harus diisi dan dilengkapi laiknya pasukan yang harus siap sebelum bertempur.

"Tentu di Rakernas nanti akan lebih lengkapi lagi dibahas strategi menuju kemenangan. Dan setelah itu tentu saja turunan rakernas akan diimplementasikan di tingkat bawah sampai anak ranting," kata Muslahuddin dalam rilis DPP PDIP, Minggu (31/10).

Lalu bagaimana soal capres-cawapres? Muslahuddin mengatakan seluruh kader PDIP di Aceh tegak lurus bahwa keputusan mengenai itu merupakan hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Yang penting tugas kita adalah siapkan struktur dan gerak pemenangan. Sebagai petugas partai, kami siap melaksanakan instruksi agar di lapangan kami siap melaksanakan pemenangan," ujar Muslahuddin.

Ketua DPD PDIP Nusa Tenggara Barat (NTB), Rachmat Hidayat, mengatakan perhatian utama pihaknya saat ini adalah melaksanakan arahan serta instruksi DPP PDIP agar mengonsolidasikan seluruh kekuatan struktur serta kader. Sementara soal capres-cawapres, pihaknya menyadari sepenuhnya bahwa itu adalah isu yang sengaja digaungkan pihak tertentu untuk mengganggu konsolidasi PDIP.

"Tapi kami pastikan kami tak terganggu isu capres-cawapres. PDI Perjuangan biasa menghadapi yang begitu-begitu. Yang lebih keras saja bisa kami hadapi. Contoh 27 Juli kami hadapi. Kalau berusaha diadu domba dengan isu capres itu biasa. Mereka ingin ganggu kami karena kami besar," urai Rachmat.

"Kami di NTB fokus dan tak buru-buru soal capres-cawapres. Itu hak prerogatif ketua umum," tegas Rachmat.

Sementara itu, Ketua DPD PDIP Sulawesi Selatan, Andi Ridwan Wittiri menegaskan bahwa Rakor Pra Rakernas ini adalah murni konsolidasi struktur dan lapangan. Dan selama ini, kader-kader partai di wilayahnya terus bekerja membantu masyarakat. Khususnya di tengah dampak pandemi terhadap rakyat.

Soal capres-cawapres, Sulsel dipastikan tetap tegak lurus menyerahkan keputusan di tangan Ketua Umum Megawati sesuai amanat kongres.

"Dan bagi kami, sesuai pengalaman-pengalaman sebelumnya, kalau struktur dan lapangan siap, siapa pun capres-cawapresnya, kami berjuang dengan penuh keyakinan untuk menang. Jadi itu alasannya kami tegak lurus menjalankan perintah ketua umum melakukan konsolidasi khususnya melalui pendidikan politik dan kaderisasi," kata Wittiri.

Lebih lanjut, Ketua DPD PDIP Jawa Barat (Jabar) Ono Surono mengatakan pihaknya akan segera melaksanakan safari politik ke Jabar bagian Selatan. Hal ini demi memperkuat terus konsolidasi pemenangan di sana.

Ono menekankan bahwa bagi kader PDIP Jabar, soal capres-cawapres tak lebih penting dari pada konsolidasi struktur, mesin kepartaian, dan pengorganisasian rakyat. Justru hal-hal yang disebut terakhirlah yang lebih krusial dilakukan.

"Dan kami pastikan, relawan di Jabar hanya akan dibentuk setelah keputusan capres-cawapres diambil oleh ibu Ketua umum," tegas Ono.

Merespons hal ini, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa semua pernyataan itu membuktikan soliditas seluruh kader dan struktur partainya di pusat maupun daerah.

Seperti yang selalu dipesankan oleh Megawati, bahwa menjaga kepercayaan rakyat adalah Hal utama. Dan itu bukan dilakukan dengan pencitraan tokoh semata. Namun lewat kerja kerja konsolidasi serta pengorganisasian rakyat secara langsung di kehidupan sehari-hari.

"Itulah kunci kemenangan kita di 2024," pungkas Hasto.