Ketua DPD RI Minta Pemerintah Selamatkan Garuda
PerbesarPermasalahan keuangan yang tengah dihadapi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, mendapat perhatian serius dari Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Ia meminta pemerintah berkomitmen menyelamatkan perusahaan penerbangan pelat merah yang terlilit utang hingga Rp 70 triliun.
Kondisi yang dialami Garuda membuat Senator asal Jawa Timur tersebut prihatin. Sebab, masalah ini bisa berdampak besar terhadap ribuan pegawainya, termasuk pilot dan kru pesawat.
"Pandemi COVID-19 memang memberikan dampak yang sangat besar bagi industri penerbangan, tidak terkecuali dengan maskapai nasional karena pandemi membuat pergerakan menjadi terbatas," tutur LaNyalla, Jumat (4/6).
Menurutnya, ada sejumlah skema yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan Garuda. Pertama, pemerintah bisa terus mendukung memberi pinjaman atau suntikan ekuitas alias modal, kemudian melakukan restrukturisasi Garuda, mendirikan perusahaan maskapai nasional baru, hingga likuidasi.
LaNyalla pun meminta Kementerian BUMN mengambil langkah strategis penyelamatan Garuda. "Apa pun jalan terbaik yang ditempuh, DPD RI memberi dukungan agar Garuda tetap bertahan. Kami harap juga likuidasi menjadi jalan terakhir, semoga tidak perlu sampai pada tahap itu," tuturnya.
LaNyalla juga memberi respons positif kepada jajaran Komisaris Garuda Indonesia yang belum lama ini mengusulkan tidak akan menerima gaji karena kondisi perusahaan sedang berdarah-darah. Menurutnya, memang perlu ada langkah taktis mengatasi persoalan ini.
"Opsi penawaran pensiun dini ke karyawan, dan bukan melakukan PHK juga merupakan langkah yang perlu kita apresiasi. Apalagi Kementerian BUMN sudah memberikan komitmennya untuk tetap mempertahankan 1.300 pilot, kru kabin, dan pegawai lainnya," tuturnya.
Mantan Ketua Umum PSSI ini mengatakan, harus ada terobosan yang dilakukan Garuda untuk memperbaiki keadaan. Apalagi manajemen Garuda sudah mendapat catatan dari Komisi VI DPR lantaran dinilai tidak memiliki terobosan selama 5 tahun terakhir.
"Di era pandemi yang membuat sektor penerbangan terdampak parah, memang harus ada evaluasi terus menerus. Seharusnya jika ada penerbangan atau rute yang merugi, segera disiasati. Apakah diubah atau dengan berbagai kebijakan lainnya," ucapnya.
LaNyalla berharap setiap keputusan Kementerian BUMN terkait Garuda bisa diambil dengan koordinasi dan melibatkan Dewan Komisaris. Ia juga mendukung rencana pemangkasan jumlah komisaris sebagai bentuk efisiensi.
Artikel ini merupakan bentuk kerja sama dengan DPD RI