Ketua DPR: Subsidi Gaji Harus Tepat Sasaran, Hindari Miss saat Verifikasi Data
PerbesarADVERTISEMENT
Pemerintah memberikan bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji sebesar Rp 1 juta per penerima bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan, bantuan ini harus dipastikan tepat sasaran.
ADVERTISEMENT
“Kami memberi apresiasi atas komitmen pemerintah melanjutkan subsidi upah yang diberikan sebagai bantuan saat pandemi COVID-19. Pastikan agar BSU diterima bagi mereka yang berhak menerimanya,” kata Puan , Rabu (6/4).
Puan berpandangan subsidi upah akan membantu para pekerja yang kesulitan secara ekonomi, khususnya akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kata Puan, validasi data penerima mutlak dilakukan.
“Hindari missed saat verifikasi data. Jangan sampai ada pekerja yang seharusnya menerima bantuan jadi tidak masuk karena kesalahan teknis penginputan data,” kata dia.
Ia menjelaskan ada 8,8 juta orang yang akan menerima subsidi upah dengan total anggaran sebesar Rp 8,8 triliun. Program BSU tahun 2022 akan diteruskan melalui skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
ADVERTISEMENT
Puan meminta pemerintah merinci seperti apa realisasi penyaluran subsidi upah dengan skema JKP itu.
“Apakah ini artinya penerima mendapat BSU melalui program yang ada di JKP atau tetap mendapat bantuan tunai seperti sebelumnya? Kami minta pemerintah dapat memberikan penjelasan secara mendetail,” ucap Puan.
Selain bantuan subsidi upah, kata dia, ada juga bantuan pelaku UMKM yang akan diberikan tahun ini dengan besaran Rp 600.000 per penerima. Puan menyebut bantuan ini akan semakin menunjang pemulihan ekonomi nasional.
“Tentunya teman-teman pelaku UMKM akan bisa memanfaatkan bantuan tersebut sebagai tambahan modal, dan kita berharap UMKM Indonesia bisa semakin bangkit kembali,” tuturnya.
“Maka penting sekali agar bantuan-bantuan ini tepat sasaran sehingga alokasi anggaran yang akan dikeluarkan bisa tepat guna,” tutup Puan.
ADVERTISEMENT
