Ketua DPRD DKI Prasetio Soroti Turunnya Pendapatan Pemprov Jakarta

Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi (kedua kanan) memimpin Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyoroti defisitnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019 Pemprov DKI Jakarta. Padahal kata Prasetio, Pemprov DKI dalam laporan keuangannya mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ia lalu membandingkan Gubernur DKI era sebelumnya yang mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK, tapi diikuti dengan adanya pembangunan di DKI Jakarta.

"Saya tidak bangga, hari ini APBD kita defisit. Duit kita banyak di luar oleh oknum eksekutif. Sekali lagi, saya jalan keliling. Kenapa (gubernur) sebelumnya dijelekkan masalah BPK WDP (Wajar Dengan Pengecualian) tapi pembangunan ada, tapi ini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) kita defisit kok?" Ucap Prasetio saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (29/10).

Prasetio kemudian menyoroti soal Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil pajak yang belum mencapai target. Sebab, sampai 17 Oktober, penerimaan PAD dari pajak di DKI baru mencapai Rp 31,5 triliun. Besarannya baru 70,86 persen dan dianggap masih jauh dari target penerimaan senilai Rp 44,5 triliun.

Deretan gedung bertingkat di kawasan Petamburan, Jakarta. Foto: Antara/Aprillio Akbar

"Pendapatan juga kurang. Maka jangan naik-naik PBB, naik-naik pajak. Dari luar mana nih? Banyak, ada denda KLB (Koefisien Lantai Bangunan)," beber Prasetio.

Untuk itu, ada sejumlah cara diusulkan untuk membantu menekan defisit itu. Misalnya dengan mengatur besaran rupiah pengguna jasa parkir valet.

"Khusus parkir di Jakarta yang kerja sama dengan DKI untuk pemilik semua, enggak boleh monopoli. Terutama Secure Parking itu. Panggil khusus, valet juga. Itu belum ada (aturan) Pergubnya, itu kan pendapatan juga. Kita masuk sebentar Rp 150 ribu," ungkap Prasetio.

Ia meminta agar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) agar berkomunikasi intensif dengan Gubernur DKI Anies Baswedan. hal itu perlu agar seluruh permasalahan yang dialami Pemprov segera selesai, termasuk soal defisitnya pendapatan daerah DKI.

"Bappeda punya hak bicara (juga dengan) gubernur, jangan gubernur kasih enak terus, dia orang baik pak. Jangan takut pada TGUPP," tutup Prasetio.