Ketua F-Gerindra DPRD DKI: Makan di Warteg Harus Sudah Divaksin Berlebihan

2 Agustus 2021 11:58 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Pekerja menyiapkan lauk pauk di Warteg Subsidi Bahari, Pejaten, Jakarta, Kamis (22/7/2021).  Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Pekerja menyiapkan lauk pauk di Warteg Subsidi Bahari, Pejaten, Jakarta, Kamis (22/7/2021). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana mewajibkan vaksinasi sebagai syarat berkegiatan di Ibu Kota. Salah satunya adalah mewajibkan pengusaha warung makan atau warteg dan pengunjung sudah harus divaksin.
ADVERTISEMENT
Namun, Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani, menilai aturan wajib sudah divaksin bagi pengusaha dan pengunjung warteg kurang tepat dan berlebihan.
“Kalau untuk syarat beli makan di warteg rasanya kurang tepat atau berlebihan, karena perlu juga dipikirkan kelompok-kelompok yang belum divaksin karena sesuatu dan lain hal,” ujar Rani saat dihubungi kumparan, Senin (2/8).
Rani memahami adanya aturan wajib sudah divaksinasi ini merupakan upaya mencegah terjadinya paparan COVID-19. Namun, selama pelaksanaan pengetatan beberapa bulan kebelakang, ia melihat sudah banyak tempat makan yang sudah taat aturan dengan mengatur kapasitas dan membatasi jam operasional.
“Memang semua aturan saat ini fokusnya pada meminimalisir terjadinya paparan. Aturan makan di tempat pun kan sejak kemarin-kemarin sudah begitu diatur, dengan adanya hanya boleh 25 persen yang makan di tempat, jaraknya sudah diatur, plus waktu makannya juga,” jelas Rani.
ADVERTISEMENT
Ketimbang menyasar warung makan hingga warteg, ia meminta pemerintah lebih fokus pada pengawasan di lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Mulai dari pusat perbelanjaan hingga sarana rekreasi.
“Coba difokuskan aturannya lebih ke kegiatan yang berisiko terjadinya kerumunan atau penumpukan. Misalnya ke tempat wisata umum, sarana transportasi umum, atau mal mungkin,” kata dia.
Pekerja beraktivitas di Warteg Subsidi Bahari, Pejaten, Jakarta, Kamis (22/7/2021). P Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO
“Salon juga boleh karena orang-orang bisa tidak ke mal atau salon bagi yang belum vaksin. Tapi bila untuk membeli makan kan gimana?” tambahnya.
Selain itu, mengingat warteg merupakan tempat makan yang dekat dengan masyarakat, Rani meminta kebijakan ini jangan sampai terlihat menekan kalangan menengah ke bawah saja.
“Apalagi warteg tempat makan yang sangat dekat dengan masyarakat di seluruh lapisan, jangan terus-terus masyarakat kelas menengah ke bawah yang ditekan dengan aturan yang membuat mereka semakin merasa resah. Semoga lebih bijak saja sih segala aturan ke depan,” tutup Rani.
ADVERTISEMENT