Ketua F-PKS Luruskan Komentar Mardani soal WNI Eks ISIS Perlu Diurus

11 Februari 2020 11:18 WIB
comment
3
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Peserta aksi yang tergabung dalam Barisan Relawan Bhinneka Jaya (Barabaja) berunjuk rasa dengan membawa poster di depan Istana Merdeka Jakarta, Senin (10/2). Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
zoom-in-whitePerbesar
Peserta aksi yang tergabung dalam Barisan Relawan Bhinneka Jaya (Barabaja) berunjuk rasa dengan membawa poster di depan Istana Merdeka Jakarta, Senin (10/2). Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
ADVERTISEMENT
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini meluruskan pernyataan anggotanya, Mardani Ali Sera, yang menyebut negara mesti mengurus WNI eks ISIS. Tak hanya itu, Mardani juga menyamakan kasus eks ISIS ini dengan WNI yang dipulangkan dari Wuhan karena virus corona.
ADVERTISEMENT
"Ini sekaligus untuk meluruskan atau mengklarifikasi pernyataan anggota Fraksi PKS Mardani Ali Sera yang dikutip media yang bisa disalahpahami setuju dan mendukung pemulangan tersebut. Padahal, permasalahan dan implikasinya tidak sesederhana persoalan setuju atau tidak setuju," kata Jazuli kepada wartawan, Selasa (11/2)
Jazuli justru mengingatkan pemerintah agar wacana pemulangan WNI Eks ISIS itu mesti dipikirkan secara hati-hati dan waspada. Ia mengatakan, menerima ratusan WNI kembali ke Tanah Air dari Suriah itu bukan persoalan sederhana.
Anggota DPR dari fraksi PKS, Jazuli Juwaini Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
"Persoalan ini tidak sederhana, karena menyangkut orang-orang yang sejak awal memilih keluar dari Indonesia, untuk mengikuti paham gerakan bahkan menjadi kombatan ISIS yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945," jelasnya.
"Bahkan sebagian mereka secara demonstratif merobek paspor Indonesia, hingga menyatakan perang atau permusuhan kepada Indonesia," sambungnya.
ADVERTISEMENT
Anggota Komisi I DPR itu mengimbau pemerintah mengkaji secara hati-hati, cermat dan terukur. Dan jangan sampai menimbulkan dampak negatif bagi negara akibat penyebaran paham mereka di Indonesia.
"Padahal kenyataannya mereka yang terpapar, bahkan pernah menjadi kombatan ISIS ini tidak mau secara tegas kembali taat dan tunduk pada Pancasila dan UUD 1945," ujar Jazuli.
Jazuli menegaskan, Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki kewajiban melindungi kedaulatan dan segenap keselamatan warga dari ancaman paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
Oleh karena itu, dia mengimbau agar anggota Fraksi PKS lebih berhati-hati dalam berkomentar mengenai polemik pemulangan WNI eks ISIS itu.
"Mengingatkan seluruh anggota Fraksi PKS agar berhati-hati membuat pernyataan soal ini. Dengan pesan utama agar semua pihak berhati-hati dan tidak menganggap remeh eks anggota dan simpatisan ISIS," tandas Jazuli.
Mardani Ali Sera. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera membandingkan pemulangan WNI eks ISIS sama seperti WNI asal Wuhan, China, oleh pemerintah. Negara harusnya berperan melakukan deradikalisasi 600 WNI yang pernah terpapar paham radikal.
ADVERTISEMENT
“Kombatan ISIS adalah WNI seperti juga WNI yang kena ancaman virus corona. Mereka juga mesti diurus negara, karena memang negara mesti hadir dan penanganan yang tepat justru jadi management knowledge yang mahal untuk SOP masa depan,” kata Mardani dalam keterangannya, Kamis (6/2).
“Buat masyarakat, sama seperti WNI yang mungkin terpapar virus Corona, WNI terpapar ISIS juga perlu diperlakukan dengan proporsional. Penerimaan dan kewaspadaan mesti setimbang, tapi hasilnya akan baik bagi ketahanan kita sebagai bangsa dalam menghadapi krisis,” imbuhnya.