Ketua Komisi VIII: PPKM Turun Level Jangan Kendur Prokes, Vaksinasi Jemput Bola
PerbesarADVERTISEMENT
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto meminta pemerintah tak kendur menerapkan aturan protokol kesehatan meski banyak daerah, termasuk Jabodetabek, turun level PPKM dari 4 ke level 3. Ia juga meminta vaksinasi corona dipercepat dengan penambahan layanan di tingkat RT, RW, atau desa.
ADVERTISEMENT
“Pemerintah jangan kendur, misalkan kebijakan swab antigen, kalau bisa swab antigen digratiskan. Vaksin kalau bisa jemput bola, kalau bisa sampai RT/RW. Dimudahkan masyarakat untuk sama-sama peduli. Jadi masif gerakan itu. Jemput bola di RT/RW supaya masyarakat enggak ada alasan lagi buat divaksin, karena ada di sekitar rumahnya, tidak perlu secara khusus,” kata Yandri kepada kumparan, Selasa (24/8).
Menurut Yandri, program vaksinasi yang ada saat ini belum merata dan masif. Ini salah satu penyebab masih banyak warga tak bersedia untuk divaksinasi.
“Sekarang vaksin, kan, masih sporadis, nasional juga masih berapa persen. Yang 70% baru DKI, kalau Indonesia baru 20%-an, berarti masih jauh dari harapan. Maka pemerintah harus menyiapkan khusus untuk meningkatkan pelayanan. Jadi masyarakat enggak perlu antre ke GOR, ke puskesmas, naik angkot,” ujar dia.
Ia meminta vaksinasi dilakukan dekat dengan masyarakat, yaitu per wilayah mulai dari tingkat RT/RW. Dengan cara begitu, Yandri yakin target herd immunity pemerintah dapat lebih cepat tercapai.
ADVERTISEMENT
“Buat aja di tingkat RW, RT, desa sehingga bisa masif dan angka 70% untuk herd immunity bisa tercapai. Selama pemerintah tidak mendekatkan pelayanan ke masyarakat, saya khawatir masyarakat tidak peduli. Nanti mereka bilang 'ngapain saya capek-capek ke GOR, antre ke RS, atau jauh'. Jadi bisa buat kebijakan jemput bola,” tambahnya.
Adapun seiring penurunan level di daerah, sejumlah aturan seperti akses masuk mal hingga restoran dilonggarkan. Sehingga dari segi ini, ia meminta masyarakat proaktif untuk mematuhi aturan dan disiplin prokes.
“Itu, kan, imbauan pemerintah. Tentu yang bisa melaksanakan, yang bisa tertib, tuh, masyarakat. Jadi kalau kita mau kerja sama, kita enggak bisa berharap sama pemerintah aja. Masyarakat harus sama-sama peduli dan taat dengan penanggulangan pandemi. Relaksasi itu enggak akan berhasil kalau masyarakatnya enggak taat,” pesannya.
ADVERTISEMENT
Yandri sekali lagi mengimbau semua pihak untuk tak terlena dengan penurunan level PPKM dari 3 ke 4 di sejumlah wilayah seperti Jabodetabek, Bandung Raya, dan Surabaya Raya hingga 30 Agustus mendatang. Menurutnya prokes, testing dan tracing, serta kerja sama adalah kunci agar penurunan kasus corona bisa konsisten terjadi.
“Prokesnya jangan kendor. Lakukan penanggulangan bencana ini, misalnya swab antigen cepat aja jangan kendor. Vaksin benar-benar merata ke setiap penduduk yang udah layak divaksin. Kunci utama itu,” ucap dia.
“Jadi jangan sampa kita lengah. Tentu kerja sama dengan masyarakat juga jadi faktor tertentu. Masyarakatnya harus tertib. Kalau tidak susah kita menanggulangi pandemi ini. Kita enggak boleh santai-santai, pandemi masih mengancam negara ini,” tandasnya.
ADVERTISEMENT
Di sisi lain, anggota Komisi IX Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati juga memiliki sejumlah catatan yang sama bagi pemerintah agar kasus COVID-19 tak naik lagi. Yakni peningkatan 3T (tracing, testing, treatment), prokes, dan vaksinasi.
“Program 3T terus ditingkatkan, vaksin lebih di masifkan, prokes terus diingatkan, serta peningkatan kesiapan fasyankes, obat-obatan dan alkes agar siap hadapi situasi apapun,” kata Mufida.
“Vaksin secara merata di semua daerah harus dikejar agar Desember bisa herd immunity di setiap daerah. 3T dan lain-lain sesuai dengan standar WHO,” tutupnya.