news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Ketua MPR Desak PKPU Direvisi Lagi: Atur Sanksi Sangat Keras

30 September 2020 15:16 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Warga menunjukkan contoh surat suara saat simulasi pemungutan suara pemilihan serentak 2020 di Jakarta. Foto: Nova Wahyudi/Antara Foto
zoom-in-whitePerbesar
Warga menunjukkan contoh surat suara saat simulasi pemungutan suara pemilihan serentak 2020 di Jakarta. Foto: Nova Wahyudi/Antara Foto
ADVERTISEMENT
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengungkapkan betapa dilematisnya pemerintah yang akhirnya tetap melaksanakan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi virus corona yang belum kunjung berakhir.
ADVERTISEMENT
Bamsoet meyakini pemerintah telah mempertimbangkan berbagai masukan dari seluruh elemen masyarakat, baik yang pro dan kontra, untuk membuat keputusan melanjutkan Pilkada 2020. Meski, kasus corona di Indonesia akhir-akhir ini masih menunjukkan peningkatan.
"Di sisi lain, hak politik publik dan konstitusional untuk dipilih dan memilih harus dipenuhi. Pilkada untuk fasilitasi pergantian kepala daerah sebagai wujud demokrasi yang sehat," ungkap Bamsoet dalam diskusi online, Rabu (30/9).
Bamsoet menyebut PKPU 10/2020 yang direvisi menjadi PKPU 13/2020 belum cukup kuat untuk memastikan Pilkada aman dari corona. Karena itu, Bamsoet mendorong agar direvisi lagi dan memperberat sanksi, agar tak hanya teguran dan pembubaran acara.
"Jika keputusan pilkada tetap dilaksanakan, saya dukung komisi II agar PKPU Nomor 10 segera direvisi untuk perkuat protokol pada semua tahapan pilkada dengan sanksi yang sangat keras," tuturnya.
ADVERTISEMENT
Ia pun membeberkan sejumlah potensi masalah yang mungkin terjadi jika Pilkada 2020 tetap dilaksanakan pada 9 Desember nanti. Salah satu yang disorotinya adalah potensi menurunnya tingkat partisipasi pemilih.
Ketua MPR Bambang Soesatyo saat rapat Pimpinan MPR bersama Badan Anggaran MPR, Kamis (16/4). Foto: Dok. MPR
"Masih tingginya penyebaran COVID-19 dan belum ada vaksin dalam waktu dekat. Masih banyak masyarakat yang was-was dan takut datang ke TPS, sehingga perlu dilakukan sosialisasi, motivasi, dan meyakinkan pemilih pemilu telah didesain untuk aman dari risiko COVID. Tingkat pemilih akan turun drastis," tutur dia.
Persoalan kedua menurut Bamsoet adalah kedisiplinan protokol kesehatan, apalagi di daerah-daerah yang masih berstatus zona merah. Ia meminta protokol kesehatan dalam semua tahapan pilkada harus dijalankan sangat ketat, khususnya pada hari pemungutan suara, sehingga dapat meminimalisir penyebaran virus corona.
ADVERTISEMENT
Bamsoet menyebut masalah selanjutnya adalah kualitas pilkada yang berpotensi memunculkan politik uang. Sebab, setidaknya kurang lebih 80 persen calon yang maju pilkada merupakan petahana, dan dikhawatirkan memanfaatkan jabatannya.
Petugas KPPS menunjukkan contoh surat suara saat simulasi pemungutan suara pemilihan serentak 2020 di Jakarta. Foto: Nova Wahyudi/Antara Foto
"Di masa pandemi, ada kekhawatiran para petahana yang maju kembali akan memanfaatkan berbagai program bansos yang disalurkan kepala daerah sebagai alat kampanye. Dampak pandemi yang hantam kehidupan rakyat semakin tingkatkan praktik money politics. Potensi peningkatan money politic akan kurangi kualitas demokrasi kita," jelas Bamsoet.
Masalah lainnya yang berpotensi terjadi adalah kekurangan sumber daya yang memadai. Termasuk penyediaan fasilitas tambahan seperti APD, pelaksanaan rapid test dan swab PCR, hingga dukungan untuk tenaga kesehatan di tiap-tiap daerah pemilihan.
Selain itu, Bamsoet juga menyoroti ketidakpastian implementasi pilkada karena masih dimungkinkan untuk ditunda, sesuai UU Nomor 6 Tahun 2020. Dan terakhir, ia menilai proses tahapan pilkada bisa dilakukan dengan meminimalkan kerumunan orang dengan memanfaatkan teknologi.
ADVERTISEMENT
"Kerumunan orang dalam tahapan pilkada harus diminimalisir dengan optimalkan teknologi informasi. Pemerataan literasi teknologi dan ketersediaan infrastruktur yang memadai di setiap daerah jadi kebutuhan mendesak," ujar dia.
Ia meyakini masih banyak potensi masalah yang mungkin terjadi selama pelaksanaan Pilkada 2020. Namun, Bamsoet meminta kesadaran kolektif dan kesadaran dari masyarakat untuk menyukseskan pesta demokrasi tahun ini.
"Kesuksesan pesta demokrasi di 270 daerah dan keberhasilan penanganan pandemi COVID harus sama-sama jadi prioritas bersama. Semua masyarakat punya peran dan tanggung jawab untuk kontribusi sesuai peran dan kemampuan masing-masing," tutup Bamsoet.
=====
Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona