news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Ketua MPR: Wacana Presiden 3 Periode Lebih Banyak Mudarat, Tak Pernah Dibahas

13 September 2021 15:24 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat menerima Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA), di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (20/1/20). Foto: Dok. MPR RI
zoom-in-whitePerbesar
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat menerima Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA), di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (20/1/20). Foto: Dok. MPR RI
ADVERTISEMENT
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan dirinya tak sepakat dengan wacana presiden 3 periode maupun perpanjangan masa jabatan presiden akibat COVID-19. Dia menyebut presiden 3 periode lebih banyak kerugiannya dibanding keuntungan yang diperoleh.
ADVERTISEMENT
"Lebih banyak mana antara manfaat dan mudarat [presiden 3 periode], lebih banyak mudaratnya. Sehingga sampai hari ini belum pernah ada satu catatan pun di MPR," kata Bamsoet dalam diskusi virtual, Senin (13/9).
Bamsoet menegaskan tak ada satu pun pembahasan wacana presiden 3 periode di MPR. Ia mengaku tak tahu siapa pihak yang mendorong wacana presiden 3 periode ke muka publik.
"Sebetulnya isu 3 periode, saya tidak tahu siapa yang menghembus-hembuskan karena sejak saya pimpin sebagai Ketua MPR belum pernah ada pembicaraan 3 periode maupun perpanjangan yang ada di kami, baik fraksi-fraksi maupun dari unsur elemen yang ada di DPR termasuk DPD," kata dia.
Suasana Sidang Tahunan MPR 2021 yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021). Foto: ANTARA FOTO/Sopian/Pool/
Eks Ketua DPR ini mengatakan pembatasan masa jabatan presiden selama 2 periode sudah ideal bagi sistem pemerintahan di Indonesia.
ADVERTISEMENT
Namun, ia menekankan wacana amandemen UUD 1945 tetap dibutuhkan untuk memasukkan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) demi kemajuan bangsa. Ia berharap amandemen UUD 1945 tak dikaitkan dengan wacana presiden 3 periode.
"Sehingga kita sepakat bahwa pilihan 2 periode ini sudah yang paling tepat. Kemudian apakah amandemen perlu? Tadi sudah disampaikan perlu tapi jangan diarahkan kepada 3 periode atau perpanjangan [jabatan presiden]," kata dia.
"Lebih kepada upaya-upaya meningkatkan perekonomian kita, upaya-upaya untuk tingkatkan kesejahteraan kita dan kepastian kita dalam menatap masa depan dan menuju masa depan lebih baik, sehingga siapa pun presiden yang memimpin kita tetap arahnya sama menuju negara yang sejahtera," tutupnya.