Ketua PP Muhammadiyah Apresiasi Jokowi karena Cabut Perpres Investasi Miras

Anwar Abbas memberikan sambutan saat acara penggalangan dana untuk pembangunan Rumah Sakit Indonesia Hebron Palestina di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Kamis (1/5). Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas, memberikan apresiasi kepada Presiden Jokowi karena mencabut Peraturan Presiden (Perpres) izin investasi di industri minuman beralkohol atau minuman keras (miras). Perpres ini dicabut setelah Jokowi mendengar masukan dan kritikan dari berbagai elemen masyarakat.

"Saya benar-benar memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Jokowi," kata Anwar dalam keterangan tertulis yang diterima kumparan, Selasa (2/3).

Dengan dicabutnya Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken pada 2 Februari 2021 itu, menurut Anwar menjadi bukti bahwa Jokowi sungguh-sungguh mendengarkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat. Bagi Anwar, kesan Jokowi yang dulunya sebagai sosok politisi kini berubah menjadi lebih terlihat sikap kenegarawannya karena mau mendengar suara rakyat demi kebaikan bersama.

"Ini tentu saja merupakan satu hal yang menggembirakan dan patut kita puji karena tindakan yang beliau lakukan tersebut jelas-jelas mencerminkan sikap arif dan bijaksana," ucapnya.

"Pemerintah yang selama ini terkesan sering memaksakan pandangan dan sikapnya serta tidak mau mendengar suara rakyat hari ini telah beliau bantah dan terbantah," imbuh Anwar.

Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi atas peran Ombudsman Republik Indonesia pada Senin, 8 Februari 2021. Foto: BPMI Setpres

Pengamat sosial ekonomi dan keagamaan sekaligus Wakil Ketua Umum MUI itu juga berharap sikap kenegarawanan Jokowi tidak berhenti di kasus Perpres investasi miras saja. Hal ini menjadi penting karena sikap pemimpin seperti ini yang menurut Anwar bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

"Ini penting kita garis bawahi karena dengan cara-cara dan sikap kepemimpinan yang seperti inilah persatuan dan kesatuan di antara warga bangsa akan bisa kita rajut," ucapnya.

Perpres tersebut dibatalkan oleh Jokowi pada Selasa (2/3). Ia mengumumkan pembatalan tersebut setelah menerima sejumlah masukan dari ormas seperti Majelis Ulama Indonesia, NU, dan Muhammadiyah.

"Bersama ini saya sampaikan saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol, saya nyatakan dicabut," ujar Jokowi dalam keterangan resmi presiden, Selasa (2/3).