Ketua Umum PP Muhammadiyah Singgung TWK KPK saat Bertemu Wantimpres

31 Mei 2021 21:25 WIB
·
waktu baca 1 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ketua Umum Pimpinan Muhammadiyah Haedar Nashir.
 Foto: Dok. Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Ketua Umum Pimpinan Muhammadiyah Haedar Nashir. Foto: Dok. Istimewa
ADVERTISEMENT
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerima silaturahmi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah secara virtual, Senin (31/5).
ADVERTISEMENT
Kepada rombongan Wantimpres yang dipimpin oleh Wiranto, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir turut membahas persoalan yang terjadi di KPK. Haedar meminta polemik ini diselesaikan pemerintah secara terbuka, transparan, jujur dan mengedepankan solusi.
"Legislatif, yudikatif, eksekutif serta semua institusi negara itu harus mem-back up KPK dan jangan ada kepentingan untuk melemahkannya," kata Haedar dalam keterangannya.
Khususnya terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Haedar meminta agar dihentikan dan tidak ada lagi tes-tes serupa yang tertutup serta bias.
"Kami Muhammadiyah secara tegas menyampaikan bahwa problem Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) ini dimulai dari materi dan prosesnya yang bias, reduksi dan juga tidak berstandar. Nah dalam problem ini maka Muhammadiyah berkeberatan dengan masalah yang menyangkut TWK dan jangan diperluas untuk ASN maupun untuk kepentingan lain," ujarnya.
ADVERTISEMENT
"Kita harus punya standar yang objektif dan berlaku untuk seluruh aspek dan komponen kebangsaan kita agar tidak terjadi bias, politisasi, maupun juga kontroversi," tegasnya.
Materi-materi seperti dalam TWK, menurut Haedar materi seperti itu menjadi sumber masalah.
"Tapi seraya dengan itu kami juga berharap ada objektivitas dari nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai agama, dan nilai-nilai luhur (kebudayaan) bangsa di dalam gerakan anti korupsi sehingga gerakan anti korupsi itu juga punya kekuatan yang bersifat jangka panjang tidak hanya dalam usaha penindakan tapi juga dalam usaha pencegahan," katanya.
Di sisi lain, Haedar berpesan jangan sampai persoalan KPK ini menjadikan warga bangsa bercerai berai.
"Kami berharap bahwa dialog, saling menerima masukan dan memperbaiki keadaan dari hal-hal yang kurang, untuk menjadi pilihan yang sangat penting. Solusi, menjadi tawaran bagi kita agar masalah memang hadir untuk kita selesaikan, bukan untuk terus diperdebatkan apalagi kita politisasi sesuai dengan kepentingan masing-masing," katanya.
ADVERTISEMENT