Kewalahan, RS Unair Batasi Jumlah Warga yang Ingin Periksa Corona
PerbesarADVERTISEMENT
Rumah sakit Universitas Airlangga membatasi pemeriksaan tekait virus corona (COVID-19). Direktur RSUA Profesor Nasronudin mengungkapkan, rumah sakit kewalahan dengan jumlah warga yang ingin memeriksakan diri. Pasalnya, hingga sepekan poliklinik khusus dibuka, jumlah warga yang memeriksakan diri membeludak hingga 500 orang.
ADVERTISEMENT
“117 yang memeriksakan diri hari ini kita batasi sebanyak 100. Karena faktor tenaga kita sampai di situ,” ujar Nasronudin dalam jumpa pers di RSUA, Surabaya, Senin (16/3).
Nasronudin menjelaskan, animo masyarakat untuk memeriksakan diri juga dipengaruhi jaminan gratis oleh Pemkot Surabaya. Namun, hal itu tidak serta merta gratis. Ada ketentuan tertentu agar pasien mendapat pelayanan gratis dari RSUA. Di antaranya, harus ber-KTP Surabaya dan pasien dalam pengawasan (PDP).
“Standar Kementerian Kesehatan, pasien dalam pengawasan yang dirawat inap itu nanti dilakukan swab. Swab gratis apabila bisa menunjukkan KTP Surabaya,” ungkapnya.
“Kalau (ODP) rawat jalan, tidak perlu dilakukan swab, mau pemeriksaan mandiri, monggo (silahkan),” lanjutnya.
Sementara, Ketua Satgas corona RSUA, dr Prastuti Asta Wulaningrum mengatakan, pihaknya masih membutuhkan bantuan alat pelindung diri (APD). Hingga kini, APD RSUA yang bisa digunakan hanya dua hari ke depan. Sedangkan, APD itu harus diganti setelah 6-8 jam.
ADVERTISEMENT
“Sekarang Alhamdulilah, kemarin kami sempat kehabisan benar-benar kehabisan. Jadi kita harus meminta ke instansi lain untuk pengadaan APD ini dan memang situasinya sangat penting karena APD ini dicari kemana-mana susah ada stoknya masih ada 2 hari kedepan jadi harus cari lagi kita ini patah tumbuh hilang berganti,” jelasnya.
RSUA juga meminta Dinkes Jatim untuk membentuk satgas penanganan virus corona , agar kasus corona segera ditangani instansi yang berkaitan di Jatim dan terstruktur dengan baik.
“Kami usul kepada Dinkes bentuk tim satgas gabungan. Jadi tanggung jawab bukan hanya di Unair, tapi tanggung jawab kita semua. Satgas gabungan dapat dikoordinir oleh Dinkes,” kata dia.
