Kisah Pilu Pemilu 2019: Petugas KPPS Ditusuk hingga Dianiaya Caleg

Petugas membandingkan surat suara siluman dengan surat suara yang dibubuhi tanda tangan petugas KPPS. Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Ingar bingar Pemilu 2019 turut menyisakan duka. Banyak dari mereka, para pengawal 'pesta demokrasi', gugur setelah bertugas.

Setidaknya 11 panitia Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Jawa Barat yang tersebar di Pangandaran, Garut, Tasikmalaya, Purwakarta, hingga Ciamis meninggal dunia. Proses pemungutan dan penghitungan suara yang memakan waktu hingga dini hari membuat para petugas kelelahan.

Di Jawa Timur, delapan anggota KPPS meninggal dunia dan 18 lainnya sakit setelah bertugas. Mereka berasal dari wilayah Jombang, Blitar, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Malang, Sumenep, Lumajang, dan Probolinggo.

Di Riau, Ketua KPPS TPS 02 Bantana Tua, Bengkalis, meninggal dunia usai memimpin jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara selama dua hari berturut-turut. "Meninggal karena mendadak kena serangan jantung ketika dua hari berada di TPS terus tanpa istirahat," ujar Ketua KPU Riau, Ilham Yasir, kepada Selasar Riau (media partner kumparan).

Sembilan polisi tercatat juga gugur saat mengawal pemilu. Alasannya beragam, mulai dari kelelahan hingga kecelakaan lalu lintas. Salah satunya Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Syaiful Zachri, yang meninggal dunia akibat serangan jantung dalam tugas pascapemilu di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Sebelum pemilu digelar, Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mengatakan, selama proses penghitungan suara, petugas KPPS tidak diperkenankan untuk istirahat. Sehingga, mereka diminta untuk terus bertugas hingga tuntas.

"Tapi itu enggak boleh ada jeda, jadi enggak boleh, misal sudah jam 3 pagi, istirahat dulu, jam 8 lanjut. Enggak boleh, jadi harus terus jalan," ucap Wahyu.

Hal itu merujuk pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Jika proses penghitungan suara tak selesai di hari yang sama atau pukul 24.00, maka proses dilanjutkan paling lama 12 jam tanpa jeda sejak berakhirnya pemungutan suara atau Kamis (18/4) pukul 12.00 waktu setempat.

Pemilu 2019 memang bukan hanya soal klaim kemenangan. Publik juga menyoroti masalah-masalah lainnya.

Ketua KPPS di Sleman

Ketua KPPS di Sleman ditemukan tak bernyawa lantaran bunuh diri di belakang rumahnya. Usai penghitungan surat suara pada Kamis lalu, ia menghilang.

Sang anak lantas mencari keberadaan ayahnya dan terkejut melihat kondisi ayahnya di belakang rumah.

"Info dari keluarga, selesai dari TPS, ia sempat pulang lalu pergi ke kebun dari pagi. Anaknya menemukan ayahnya di belakang rumah di tempat jemuran," ujar Kapolsek Sleman, Kompol Sudarno, Jumat (19/4).

Petugas membandingkan surat suara siluman dengan surat suara yang dibubuhi tanda tangan petugas KPPS. Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Tim medis tidak menemukan bekas penganiayaan pada tubuhnya. Meski begitu, mereka belum bisa memastikan penyebab ia memutuskan bunuh diri.

"Dugaan sementara karena permasalahan pribadi," jelas petugas kepolisian.

Ketua KPPS di Malang

Ketua KPPS di Lesanpuro, Malang, mencoba bunuh diri usai menunaikan tugasnya mengawal penghitungan suara.

Menurut Kapolres Malang Kota, AKBP Asfuri, ia diduga lelah dan stres lantaran selama proses penghitungan suara ada selisih kelebihan suara antara surat suara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang.

Petugas KPPS sedang memperlihatkan surat suara saat melakukakn penghitungan. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Pria itu melakukan percobaan bunuh diri dengan menusukkan golok ke perutnya sebanyak dua kali. Akibatnya, ia mengalami luka parah dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Panti Nirmala Malang untuk perawatan intensif.

"Anggota saya sudah mengecek, tidak ada intimidasi. Jadi, karena stres," kata Asfuri.

Caleg Gerindra

Seorang calon legislatif (Caleg) dari Partai Gerindra meninggal dunia akibat gantung diri di rumahnya di Kecamatan Koto X Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

"Gantung diri akibat depresi, kita sudah autopsi, kok, itu depresi akibat ekonomi kemudian bertengkar dengan suami sehingga berujung penganiayaan," ujar Kapolsek Koto X Tarusan, Iptu Thamrin, dihubungi langkan.id (media partner kumparan), Rabu (13/2).

Petugas menyortir kartu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di KPU Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Senin (7/1/2019). Foto: ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/ama.

Awalnya, caleg itu meminta suaminya untuk membantu pembiayaan Pileg 2019. Namun, suaminya tidak bisa membantu karena tidak memiliki pekerjaan tetap.

"Mereka sempat bertengkar. Dan dipisahkan anaknya, sehingga anak korban luka pada dagu," ujarnya.

Usai bertengkar, kata Thamrin, suaminya keluar rumah, sedangkan caleg tersebut memilih masuk ke kamar dan mengunci pintu. Sekitar 20 menit kemudian, adik angkatnya datang ke rumah dan melihat kakaknya sudah tewas di dalam kamar.

"Setelah suaminya datang, baru bersama warga melepaskan tali yang menjerat korbann," ujarnya.

Suami caleg tersebut kini ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menganiaya istrinya sebelum gantung diri.

Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade. Foto: Maulana Ramadan/kumparan

Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, mengaku telah berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Pesisir Selatan. Menurutnya, kasus itu berada di ranah pribadi, tak terkait partai.

"Kemungkinan ada masalah pribadi beliau, masalah ini kami serahkan ke pihak kepolisian. Mari kita tunggu saja proses hukum dan penyelidikan yang dilakukan pihak Polres Pesisir Selatan," kata Andre.

Anda bisa mencari bantuan jika mengetahui sahabat atau kerabat, termasuk diri anda sendiri, punya kecenderungan bunuh diri. Anda bisa menghubungi LSM Jangan Bunuh Diri di email [email protected] dan telepon di 021 9696 9293.

2. Kasus kekerasan

Ketua KPPS Sumsel Ditusuk

Ketua KPPS di Kecamatan Selangit, Rio Habibi, ditusuk oleh seorang anggota perlindungan masyarakat (Linmas), Febrian. Rio dituduh menyembunyikan anak kunci kotak suara ketika pemungutan suara akan berlangsung.

Dilansir Urban-Id (publisher partner 1001 media kumparan), penusukan terjadi pada pukul 07.00 WIB. Awalnya, Febrian yang bertugas sebagai Linmas di TPS 08, diperintahkan untuk mencari kunci kotak suara.

Suasana penghitungan surat suara Pilpres 2019 di Brussel. Foto: Dok. KBRI Belgia

Dari tiga kunci yang ada, Febrian hanya menemukan dua kunci. Dia curiga satu kunci disembunyikan Rio. Karena kecurigaan itu, Febrian emosi dan menusuk dada Rio.

"Pelaku curiga kunci itu disembunyikan korban, padahal tidak. Sehingga korban ditusuk di dada," kata Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Zulkarnain Adinegara.

Usai menusuk Rio, Febrian melarikan diri dan berhasil ditangkap sore harinya.

Berebut saksi berujung penembakan

Massa pendukung caleg DPRD Kabupaten Sampang dari Hanura, Mohammad Far Far, di Kecamatan Banyuates, Sampang, Madura, Jawa Timur terlibat bentrok.

Akibatnya, salah seorang anggota massa, Mansur, terkena tembakan di bagian tangan. Polisi langsung mengejar pelaku dan berhasil menangkap 5 orang.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera, mengatakan, kejadian berlangsung sekitar pukul 09.45 WIB lantaran dipicu adanya rebutan saksi caleg di TPS.

"Telah terjadi perampasan mandat saksi Pileg Kabupaten Sampang dari caleg Hanura Dapil IV atas nama Farfar dilakukan oleh kelompok Muara Cs di beberapa TPS Kecamatan Banyuates," kata Barung.

Pemilih di Blitar Bacok Petugas TPS

Pemilih di TPS 016, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, membacok petugas KPPS karena enggan mencelupkan jari tangannya ke tinta usai mencoblos.

Kasi Pemerintahan, Keamanan, Trantibum Kelurahan Sukorejo, Iwan Purwanto, mengatakan, kejadian itu berlangsung pada Rabu (17/4) sekitar pukul 10.00 WIB.

Suasana rekapituasi surat suara di TPS di Tanjong Benoa. Foto: Denita BR Matondang/kumparan

"Y menolak saat tangannya akan dicelupkan ke tinta sebagai penanda telah menyalurkan hak pilihnya," kata Iwan, seperti dilansir JatimNow (media partner kumparan). "Akhirnya cekcok. Y pulang, tapi kembali lagi ke TPS bawa senjata tajam".

Akibat peristiwa itu, petugas KPPS mengalami luka sabetan di dagunya. Y langsung melarikan diri dan kini menjadi buronan polisi.

Dua pemuda di Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, Madura, tak puas dengan hasil penghitungan suara di TPS setempat. Mereka nekat mencuri kotak suara dari TPS 13 Desa Bapelle.

Dua pemuda itu membawa kabur kotak suara menggunakan mobil Suzuki Ertiga bernomor polisi M 1697 HI. Mobil itu diadang polisi saat berada di depan kantor Kecamatan Robatal.

"Akhirnya diinformasikan ke polsek terdekat dan bantuan Dalmas. Mobil diadang di tengah jalan dan alhamdulillah bisa diamankan," kata Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan seperti dilansir JatimNow (media partner kumparan), Rabu (17/4).

Ketua PPS dan Ketua PPD di Desa Selamon mengantarkan tambahan surat suara ke Pulau Syahril. Foto: Lentera Maluku

Ketika dimintai keterangan, kedua pelaku mengaku mengambil sampul C1 yang ada di dalam 21 kotak suara yang tersimpan. Mereka ingin mensinkronisasi perolehan perhitungan suara yang nantinya akan diinput ke aplikasi.

“Mereka ingin lihat C1 hologram yang nantinya untuk input data ke aplikasi,” ujar Luki.

Seorang Ketua KPPS di Sulawesi Selatan, Baharuddin Effendi, dianiaya oknum caleg di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Caleg tersebut diduga tak terima ada suaranya yang tidak sah ketika penghitungan suara berlangsung.

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani, mengatakan, korban saat itu diminta datang ke Kelurahan Empoang. Sesampainya di lokasi, korban ditarik sejumlah orang ke salah satu ruangan.

“Ada salah seorang laki-laki yang tidak dikenal menghampiri korban dan mengajak masuk ke kantor lurah. Setelah masuk di dalam kantor lurah, korban langsung dianiaya oleh beberapa masyarakat,” kata Dicky lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (20/4).

Warga memasukkan surat suara yang sudah dicoblos. Foto: Dok: Paluposo

Merasa terancam, korban berusaha menyelamatkan diri dengan berlari ke ruangan lainnya. Sedangkan pelaku yang menganiaya korban melarikan diri menggunakan mobil.

“Akibat penganiayaan korban mengalami luka memar pada bagian mata, muka, dan kepala,” ujar Dicky.

“Setelah melakukan penganiayaan pelaku naik mobil diduga milik kepala desa Tanjonga, yang mana istri kepala desa, Raja Muda masuk caleg dari Partai Gerindra inisial R,” ujar Dicky.

Sejumlah petugas KPPS di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluh karena belum menerima honor atas kerja keras mereka. Padahal di daerah lain, seperti Kabupaten Bantul dan Kulon Progo, honor untuk petugas KPPS sudah dibayar sebelum pemungutan suara dilakukan.

Ketua KPPS di TPS 44 Desa Balecatur, Darmanto, mengaku sejak awal memang tidak ada informasi yang jelas terkait honor KPPS. Pencairan honor terkendala karena data anggota KPPS yang berstatus PNS belum lengkap.

"Tetapi kenapa itu baru sekarang? Kalau mereka bilang data belum lengkap, kenapa baru sekarang? Kenapa tidak dari sebelum pencoblosan?" kata Darmanto dilansir Antara.

"Kami sudah kerja 24 jam, tapi honor dari 7 orang KPPS hingga saat ini belum dibayar. Kami minta kejelasan dan kepastian kapan mau dibayarkan," tegasnya.

Keluhan serupa juga disuarakan anggota KPPS di TPS 43 Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Sleman, Ika Nur Jannah. Menurut Ika, sampai saat ini ia juga belum menerima honor.

Suasana rekapituasi surat suara di TPS di Tanjong Benoa. Foto: Denita BR Matondang/kumparan

"Beban kerja KPPS berat, namun honor tidak turun-turun, sampai lembur mengisi C1 plano yang banyak sekali dan ternyata sampai sekarang belum ada kabar mengenai honornya," keluhnya.

Begitu pula yang disampaikan anggota KPPS di TPS 22 Dusun Srodokan Gungan, Desa Wukirsari, Cangkringan, Totok Hartanto. Menurut Totok, 7 petugas KPPS di TPS 22 belum sepersenpun menerima honor.

"Tahun ini penyelenggaraan pemilu yang paling parah. Saya sudah empat kali jadi KPPS yang paling rumit tahun ini, dulu honor langsung dibayar," katanya.

Besaran honor KPPS telah diatur dalam Surat Menteri Keuangan (Menkeu) Nomor S-118/MK.02/2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden, serta Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Wali Kota Serentak. Dalam aturan itu disebutkan bahwa KPPS mendapatkan honor sebesar Rp 400 ribu hingga Rp 550 ribu.