Kisruh Organisasi Penggerak, Nadiem Akan Evaluasi Hasil Seleksi Ormas

24 Juli 2020 20:57 WIB
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim saat menghadiri Rapat kerja komisi X DPR RI, Selasa (28/1). Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim saat menghadiri Rapat kerja komisi X DPR RI, Selasa (28/1). Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan
ADVERTISEMENT
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim telah menerima banyak kritik terkait Program Organisasi Penggerak (POP). Nadiem mengaku akan kembali mengevaluasi 156 organisasi yang lolos dalam program peningkatan mutu pendidik ini.
ADVERTISEMENT
"Kemdikbud telah memutuskan untuk melakukan proses evaluasi lanjutan untuk menyempurnakan Program Organisasi Penggerak. Evaluasi lanjutan ini melibatkan pakar pendidikan, ormas dan lembaga negara," ujar Nadiem dalam konferensi pers di Webinar Youtube Kemdikbud, Jumat (24/7).
"Harapan kami, proses evaluasi dilakukan 3-4 minggu. Kita akan evaluasi intensif, tapi harus memastikan ini bukan internal, tapi juga mengundang partisipasi masyarakat dan lembaga pemerintah," tuturnya.
Mendikbud Nadiem Makarim saat melakukan rapat kerja dengan Komisi X. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan
Program Organisasi Penggerak menuai polemik lantaran proses seleksinya dinilai tidak terbuka. Terlebih, ada dua yayasan konglomerat, Sampoerna dan Tanoto Foundation, yang lolos dalam program target 2 tahunan dengan anggaran Rp 595 miliar tersebut.
Pasalnya, 156 ormas yang lolos akan mendapat dana hibah minimal Rp 1 miliar hingga Rp 20 miliar untuk mendukung program. Hibah dibagi menjadi tiga kategori, yakni Gajah (maksimal Rp 20 miliar), Macan (Rp 5 miliar), dan Kijang (maksimal Rp 1 miliar). Sampoerna dan Tanoto berada di kategori Kijang.
ADVERTISEMENT
Keduanya membantah menggunakan APBN murni. Tanoto mengaku memakai dana mandiri senilai Rp 50 miliar, sementara Sampoerna menggunakan skema dana pendamping, atau campuran dana pemerintah dan dana mandiri.
Atas polemik ini, 3 organisasi besar, yakni PGRI, LP Ma'arif NU dan Muhammadiyah telah mengundurkan diri.
Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona