Klarifikasi PSI soal Permintaan Kenaikan Dana Banpol di Tengah Pandemi Corona

Politisi PSI William Aditya Sarana. Foto: Facebook @William Aditya Sarana

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Aditya Sarana memberikan klarifikasi soal rekaman suaranya yang diduga meminta adanya kenaikan dana Banpol di APBD 2021. Rekaman itu diduga terjadi saat rapat pembahasan anggaran APBD DKI tahun 2021 pada 21 November.

Ia menduga ada pihak yang sengaja memotong pernyataannya di bagian tertentu. Menurutnya, potongan rekaman suaranya itu lalu sengaja disebar untuk menghentikan transparansi yang disuarakan PSI.

Dia menegaskan, dalam proses pembahasan anggaran, sikap PSI bulat, yakni menolak dengan tegas kenaikan anggaran-anggaran tidak esensial di tengah pandemi corona. Hal itu, kata dia, juga sudah disampaikan di rapat paripurna DPRD DKI.

“PSI sudah bulat menolak kenaikan anggaran tidak esensial. Pengunggahan rekaman suara saya yang dipotong-potong di medsos diduga kuat dilakukan oleh kekuatan politik lama yang ingin menghentikan PSI menyuarakan transparansi anggaran di Jakarta,” kata William, Sabtu (26/12).

Dia menjelaskan konteks kalimat mengenai kenaikan dana Banpol merupakan tanggapan dari rekomendasi kebijakan KPK dan LIPI, yang meminta pendanaan pemerintah untuk partai politik. Hal itu diperlukan untuk memperkuat demokrasi dan menekan korupsi oleh para pejabat publik dari partai politik.

“Konteksnya adalah saya sudah mempelajari dan menyampaikan rekomendasi KPK dan LIPI bahwa partai politik harus memiliki keuangan yang sehat untuk beroperasi, dengan demikian potensi korupsi politik dapat ditekan. Inilah semangatnya. Semangat baik untuk sehatnya kualitas demokrasi kita,” jelas William.

KPK dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebelumnya melakukan kajian penambahan dana parpol oleh pemerintah. KPK merekomendasikan dana parpol ideal sebesar Rp 8.461 per suara.

KPKK menilai pentingnya menaikkan dana parpol sebagai bentuk upaya pencegahan korupsi. Sebab, KPK sadar biaya politik mahal, sehingga apabila ditanggung pemerintah, kader parpol yang masuk ke pemerintahan bisa bekerja dengan baik.

Politisi PSI William Aditya Sarana dalam rapat Komisi A di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (31/10/2019). Foto: ANTARA/Livia Kristianti

Kembali ke William, ia mengaku sadar bahwa saat ini Jakarta masih dalam kondisi pandemi dan kesulitan ekonomi. Sehingga, pihaknya tak meminta kenaikan di 2021. Dia menegaskan PSI tetap menolak seluruh kenaikan anggaran yang tak genting.

“Karena melihat konteks yang tidak relevan maka pada Pandangan Umum itu PSI tidak mendorong kenaikan dana Banpol. Malah kami menegaskan untuk memangkas kegiatan-kegiatan yang tidak relevan seperti kenaikan RKT ratusan miliar yang sempat diusulkan. Itu sudah clear sikap Partai dan Fraksi kami,” tuturnya.

Dia menyebut, potongan suara tersebut tidak mencerminkan substansi rapat. Dia menantang seluruh rapat di DPRD DKI direkam dan dibuka ke publik agar masyarakat mengetahui proses dan substansi seluruh pembahasan anggaran.

"Saya menyayangkan rekaman tersebut hanya potongan diskusi rapat, bukan merupakan diskusi yang utuh. Saya minta dibuka lengkap semua rekaman rapat-rapat kita dari awal sampai akhir, bukan penggalan kalimat tanpa konteks dan substansi,” tegasnya.

William juga menyesalkan hingga saat ini, Pemprov DKI sama sekali belum membuka isi final detail anggaran yang sudah diketok tiga minggu silam.

Untuk diketahui, dalam rekaman yang beredar, William mengusulkan kemungkinan kenaikan dana Banpol. Dia mengusulkan dana Banpol naik jadi Rp 7.000 hingga Rp 20.000.

"Sekarang kita Rp 5.000 per suara mungkin bisa dinaikkan lagi. Kita maunya sih, kalau kita mengusulkan 7.000 lah gitu. Rp 20.000 ribu atau ceban (Rp 10.000)," dikutip rekaman yang beredar.