KLHK Siapkan Pekerjaan Lain untuk Penambang Ilegal di Bogor

Proses evakuasi lanjutan pencarian korban longsor di Kecamatan Sukajaya, Bogor. Foto: Dok. SAR Bandung

Hutan gundul menjadi penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada awal Januari lalu. Aktivitas tambang ilegal dan illegal logging pun ikut menyumbang terjadinya hutan gundul.

Masifnya aktivitas ini membuat pemerintah bertindak tegas. Salah satunya dengan menghentikan aktivitas penambangan ilegal dan menyediakan pekerjaan yang tidak membahayakan lingkungan.

“Sesuai arahan Presiden, kita kerja berpadu sinergi (untuk) penutupan tambang dan pengalihan ekonomi masyarakat ke ekonomi bukan tambang. Karena tambang berbahaya, merkurinya juga kemana-mana,” ungkap Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK), Wiratno, di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Sabtu (18/1).

Dirjen Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Wiratno. Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Maka dari itu, pemerintah sedang menggodok program reforestasi yang diikuti dengan pengalihan mata pencaharian bagi penambang yang sebelumnya bekerja secara ilegal. Hal ini bertujuan agar aktivitas tambang ilegal benar-benar ditinggalkan masyarakat.

Wiratno menuturkan, pihaknya sudah sejak lama berupaya menutup tambang ilegal. Namun setelah ditutup, rupanya aktivitas mereka tetap berlanjut karena banyak yang menggantungkan hidupnya dari bekerja di tambang ilegal.

“Kita sudah punya data tambang ilegal yang di taman nasional maupun luar. Sudah pernah dilakukan gakum (penegakan hukum) penutupan tambang. Pekerjanya banyak sekali bisa sampai 1.500 orang yang terlibat,” jelasnya.

Foto udara lokasi tanah longsor di Desa Harkat Jaya, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (9/1). Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Aktivitas penambangan ilegal ini juga terlihat dari pantauan KLHK bersama BNPB, Polri, dan Pemkab Bogor saat peninjauan lokasi dengan helikopter. Kepala BNPB Doni Monardo turut mengajak masyarakat untuk terlibat dalam reforestasi dan menghentikan aktivitas penambangan ilegal.

BNPB juga menyiapkan tanaman-tanaman yang bernilai ekonomis. Dengan begitu, program reforestasi hutan itu pun bisa membawa dampak ekonomi bagi masyarakat.

“Kami juga mengundang masyarakat yang punya kepedulian untuk berpartisipasi. Ada komunitas vetiver (vetiver: tanaman pencegah longsor) beberapa daerah kita undang. Dan ini mungkin program ini nantinya bisa memberikan lapangan kerja untuk masyarakat terdampak,” pungkasnya.