Koalisi Kerakyatan Partai Demokrat Dinilai Sulit Terwujud

Ferdinand Hutahahean, tim hukum SBY (Foto: Rafyq Alkandy Ahmad Panjaitan/kumparan)

Partai Demokrat masih membuka kemungkinan terbentuknya poros ketiga di Pemilu 2019 nanti. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Divisi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean.

Menurutnya, selain belum menutup pintu untuk bergabung dengan koalisi partai pendukung Joko Widodo dan koalisi keumatan, partainya menawarkan opsi baru: koalisi kerakyatan.

"Ya Partai Demokrat sekarang sedang serius membangun poros kerakyatan ya. Tadi malam saya diskusi juga dengan Bapak ketum ya arahannya begitu. Kita akan berupaya untuk membangun poros kerakyatan atau poros nusantara," ucapnya

Ia menegaskan, partainya enggan bergabung dengan koalisi keumatan bila berada di bawah komando Rizieq Syihab. “Kita tempatkan Habib Rizieq sebagai penasihat, ayo. Tapi kalau menjadi komando dalam koalisi ini, Demokrat tidak mau," tegas Ferdinand.

Pertemuan Koalisi Keumatan (Foto: Fachrul Irwinsyah/kumparan)

Istilah 'kerakyatan' diterjemahkan dari reaksi Susilo Bambang Yudhoyono atas terbangunnya koalisi keumatan. Ketika ditanya soal kemungkinan bergabung dengan koalisi itu, patron Partai Demokrat, SBY, mengatakan, 'saya bantu rakyat dulu'. Pernyataan SBY itulah yang kemudian menjadi semangat untuk memunculkan koalisi baru, kerakyatan.

"Apakah kolisi kerakyatan ini tanda akan terbentuk poros baru pilpres? Kita tunggu tangan dingin SBY meramu poros kerakyatan," pungkasnya.

Sementara itu, koalisi keumatan pertama kali diserukan oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212 setelah mendapat amanat dari Rizieq Syihab agar umat bersatu mendukung Pabowo sebagai capres. Partai yang ditengarai bergabung dalam koalisi ini antara lain: Gerindra, PKS, PAN, dan PBB.

SBY resmikan Pasar Murah Demokrat di DPP Demokrat (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Menurut pengamat politik, Muhammad Qodari, wacana soal pembentukan koalisi kerakyatan bisa dimaknai sebagai manuver Partai Demokrat untuk mengingatkan kembali pada kejayaan koalisi kerakyatan di pemilu presiden tahun 2004 lalu.

Namun, koalisi ini, menurut Qodari, masih sulit terwujud. Ada dua faktor yang membikin koalisi ini urung terlaksana. Pertama, koalisi ini masih defisit partai politik. Sebab, Partai Demokrat tidak mungkin maju sendiri. Bahkan jika PKB memutuskan untuk bergabung. “Harus ditabah satu parpol lagi yang punya kursi di DPR. Suara kedua partai itu masih kurang,” jelas Qodari.

Selain karena defisit dukungan parpol, koalisi ini juga belum mempunyai sosok calon presiden yang jelas. Menurut Direktur Eksekutif Indobarometer itu, kalaupun mencalonkan Agus Harimurti Yudhoyono, elektabilitasnya masih berada di papan bawah.

“Jadi itu persoalannya koalisi kerakyatan, kursinya di DPR kurangm jagonya (capres) nggak ada,” pungkas Qodari kepada kumparan