Kominfo Siapkan 2 Satelit Kapasitas 300 GB per Detik Dukung e-Voting Pemilu 2024

Petugas memasukan data pemilih tetap pada "smart card" atau kartu pemilih elektronik saat Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) berbasis elektronik atau e-voting di Kantor Desa Bendosari, Sawit, Boyolali, Jawa Tengah. Foto: ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho

Kominfo menyiapkan dua satelit berkapasitas 300 gigabyte (GB) untuk mendukung pelaksanaan e-voting Pemilu 2024 mendatang. Menkominfo Johnny G Plate menyatakan, pihaknya bakal mengorbitkan dua satelit high throughput tersebut secara bertahap.

Tahap pertama pembangunan proyek Satria-1 berkapasitas 150 gigabyte yang diluncurkan pada 2023. Tahap kedua pembangunan proyek Satria 2A yang diluncurkan Juni 2023. Kedua satelit bakal beroperasi secara komersial pada Desember 2023.

"Bila itu berjalan dengan baik maka sudah tersedia 300 gigabyte per second, satelit yang mampu mendukung KPU karena itu kegiatan nasional. Setelah itu bisa kita gunakan untuk kepentingan yang lain dan besar. Tapi kalau hanya untuk pemilu infrastruktur WiFi tersedia," kata Johnny di Hotel Grand Hyatt, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (25/3).

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate saat webinar Literasi Digital Wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (31/8). Foto: Dok. Istimewa

Kominfo juga menyediakan jaringan tulang punggung atau backcbone dan menambah jaringan fiber optik sekitar 12 kilometer di sarat dan laut pada Juni 2023. Jaringan ini untuk mempercepat transmisi internet.

Kominfo juga akan menyediakan Base Transceiver Station (BTS) untuk titik-titik blank spot internet. BTS adalah suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator.

"BTS memang belum tersedia dan apabila terdapat blank spot bisa untuk sementara menggunakan satelit untuk menghadirkan WiFi . Itulah gunanya satelit. Jadi, kalau ditanya dari kesiapan infrastruktur nanti di tahun 2024 bulan Februari pada saat pemilihan umum, ya infrastruktur kita mudah-mudahan sudah cukup siap untuk memberikan dukungan," kata Johnny.

Antisipasi Data Pemilih Bocor

Kartu pintar e-voting pemilu. Foto: Fahrul Jayadiputra/antara

Terkait serangan siber, Johnny menegaskan hal tersebut adalah tugas dan tanggung jawab dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kominfo bertugas melindungi hak perlindungan data masyarakat.

Apabila data pemilih bocor maka Kominfo bakal menindak penyelenggara sistem elektronik dan memberi sanksi. Sanksi ini mulai dari memberi peringatan, rekomendasi peningkatan keamanan digital, hingga pemutusan akses.

"Apabila itu (data pemilih bocor) terjadi berulang-ulang kali maka kewenangan yang saat ini yang ada di Kominfo dalam rangka untuk melindungi hak masyarakat adalah melakukan pemutusan akses," kata dia.

Bagi Johnny, yang menjadi persoalan saat ini adalah kesiapan masyarakat dalam menghadapi pemilu secara digital.

"Yang menjadi persoalan adalah kesiapan masyarakat untuk menerima hasil pemilu yang menggunakan digital ini dari sisi legitimasi," kata dia.