Komisi I soal Aktivitas Pengeboran Diprotes China: Dukung Pertahankan Wilayah!

Farhan saat pelantikan anggota DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selasa (1/10/2019). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Farhan, menanggapi kritik Pemerintah China yang protes aktivitas pengeboran minyak dan gas (migas) serta latihan militer di lepas pantai Laut China Selatan.

Menurut Farhan, hal tersebut sah saja dilakukan mengingat Laut Natuna, yang menjadi lokasi pengeboran migas dan operasi militer, sudah diakui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) sebagai wilayah kedaulatan Indonesia.

“Kami mendukung sikap pemerintah untuk menjaga dan mempertahankan wilayah kedaulatan Indonesia yang sudah diakui oleh UNCLOS. Baik secara operasional di lapangan maupun secara diplomatik,” kata Farhan kepada kumparan, Jumat (3/12).

Politikus Nasdem itu mengingatkan para diplomat yang memegang peran penting dalam menurunkan tensi konflik Indonesia-Tiongkok. Terutama terkait persoalan Laut China Selatan.

“Menurut saya, dampak politik dan ekonominya justru akan sangat tergantung kepada bagaimana para diplomat terbaik Indonesia bisa membalikkan keadaan sehingga memberi keuntungan bagi Indonesia,” ucap dia.

Terkait protes yang dikirimkan Pemerintah China, Farhan mengaku tidak mengetahuinya secara rinci. Terlebih, nota diplomatik selama ini bersifat rahasia.

Namun, ia akan membahasnya lebih lanjut soal keberadaan kapal-kapal China di Natuna, berdasarkan laporan yang diterima Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla).

Laut China Selatan. Foto: Reuters

“Saya tidak tahu persis isi nota diplomatik dari Pemerintah Tiongkok, karena kami memang tidak diperbolehkan melihat isi surat. Kami membahas hal itu sebagai pelengkap laporan dari Bakamla tentang keberadaan kapal-kapal Tiongkok di seputar lokasi drilling,” beber Farhan.

“Kemudian diungkapkan bahwa kehadiran kapal-kapal Tiongkok disertai komunike diplomatik (dalam bentuk surat) mengenai protes pemerintah Tiongkok,” tandasnya.

Sebelumnya, protes yang dilontarkan pemerintah China disampaikan melalui surat dari diplomat China ke Kementerian Luar Negeri Indonesia.

"Meminta pemerintah Indonesia untuk menghentikan kegiatan pengeboran minyak dan gas alam di lepas pantai Laut China Selatan, wilayah yang masih menjadi sengketa bagi dua negara," demikian ditulis Reuters, Kamis (2/12), mengutip empat sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya itu, disebut telah meningkatkan ketegangan terkait sumber daya alam antara kedua negara, khususnya di wilayah Laut China Selatan.

Selain meminta penghentian aktivitas pengeboran migas, dalam surat itu China juga disebut-sebut meminta Indonesia menghentikan aktivitas latihan militer. Sebelumnya pada November 2021 lalu, TNI AL telah mengerahkan sembilan kapal perang dan satu pesawat udara dalam Latihan Operasi di Natuna.