Komisi II: Pemilu Tetap 2024, Tak Ada Hubungan dengan Wacana Amandemen UUD

Ketua komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Wacana amandemen UUD 1945 dikaitkan dengan isu penundaan Pemilu 2024. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan pemilu tetap diadakan tahun 2024 karena tak ada hubungannya wacana amandemen yang tengah bergulir saat ini.

"Tidak ada, tidak akan ada hubungannya antara amandemen dengan pelaksanaan pemilu di tahun 2024. Apalagi amandemennya juga sudah disepakati atau enggak," kata Doli di Gedung DPR, Senayan, Kamis (2/9).

"Jadi kami di Komisi II, selama tidak ada perubahan undang-undang, yang kami sekarang persiapkan adalah persiapan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 yang berdasarkan UU existing 10/2016 dan 7/2017," lanjutnya.

Waketum Golkar itu mengatakan Indonesia sudah memiliki pengalaman mengadakan pemilu di saat pandemi, yakni Pilkada 2020. Menurutnya, pelaksanaan Pilkada 2020 bisa dikatakan berhasil karena tak menimbulkan klaster baru.

"Dengan kesungguhan penyelenggara, pemerintah bersama DPR terus mengawasi masyarakat, pada akhirnya juga bisa beradaptasi, mereka datang ramai-ramai, pakai masker, pakai jarak, masuk ke TPS itu cuci tangan, pakai hand sanitizer, coblosnya juga pakai sarung tangan dan macam-macam keluar, dan alhamdulillah berhasil," ujarnya.

Karena itu, ia yakin Pemilu 2024 tetap bisa berjalan dengan baik jika pandemi corona belum usai.

"Tetapi kalau pun kemudian pandemi ini masih terus berlangsung, tentu, kan, kita punya cara juga untuk bisa mengatasi. Intinya, kan, setiap negara, setiap pemerintahan, kan, harus menjaga melindungi rakyat dan masyarakatnya," kata dia.

Meski begitu, ia berharap pandemi corona sudah berakhir sebelum pelaksanaan Pemilu 2024.

"Kita berdoa supaya tidak akan ada lagi varian baru, kalau pun ada varian-varian baru itu bisa dikendalikan oleh kita semua, sehingga tidak lagi banyak memakan korban," tutup Doli.