Komisi II Sindir Jokowi: Hapus Eselon III-IV, Malah Nambah Wakil KSP
PerbesarADVERTISEMENT
Komisi II DPR mempertanyakan kebijakan Presiden Jokowi yang membentuk jabatan baru yakni Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP ) untuk mendampingi Moeldoko.
ADVERTISEMENT
Anggota Komisi II dari Fraksi Gerindra Kamrussamad mengatakan, penambahan wakil Kepala KSP bertentangan dengan program Presiden Jokowi yang ingin menyederhanakan birokrasi.
"Publik bisa menilai bahwa ada inkonsistensi pemerintah dalam penerapan kebijakan. Justru saat eselon III, IV dihapuskan, malah di lingkungan Istana bertambah. Apalagi telah ada penambahan stafsus Presiden," kata Kamrussamad kepada wartawan, Jumat (27/12).
Kamrussamad mengungkapkan, penambahan Wakil KSP tidak pernah dikonsultasikan dengan Komisi II saat rapat dengar pendapat (RDP). Dalam rapat selanjutnya, Komisi II akan secara khusus menanyakaan urgensi pembentukan Wakil KSP.
"Karena itu pada masa sidang berikutnya akan kita tanyakan ke KSP dan Mensesneg, karena nomenklatur KSP berada di Mensesneg," ucap dia.
Ia lalu mengimbau para pembantu Presiden Jokowi tidak memberikan masukan untuk kebijakan yang dapat membebani keuangan negara. Apalagi, tahun ini target pendapatan negara melalui pajak tidak terpenuhi.
ADVERTISEMENT
Tak hanya itu, Kamrussamad berharap pembentukan wakil KSP bukan karena semangat bagi-bagi kekuasaan.
"Semoga ini bukan karena tekanan parpol pendukung yang belum dapat jatah sehingga perlu bagi bagi kekuasan," tandasnya.
Presiden Jokowi telah meneken Perpres 83 Tahun 2019 yang memuat adanya jabatan Wakil kepala Staf Kepresidenan. Namun, hingga kini belum diketahui siapa yang akan mendampingi Moeldoko.
Moeldoko sendiri berharap wakilnya nanti berasal dari kalangan profesional, yang berpengalaman dalam mengelola birokrasi.
"Mungkin ada pertimbangan beban kerja. Nanti wakil staf lebih ke delivery unit, Kastaf lebih ke policy-nya. Akan kita bagi seperti itu," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11).
