News
·
22 Juni 2020 19:30

Komisi III DPR Desak Pemerintah Lanjutkan Bahas RKUHP dan RUU Pemasyarakatan

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Komisi III DPR Desak Pemerintah Lanjutkan Bahas RKUHP dan RUU Pemasyarakatan (64388)
Rapat kerja Komisi III DPR dengan Menkumham Yasonna Laoly, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2). Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan
Dua RUU kontroversial peninggalan DPR periode 2014-2019, RKUHP dan revisi UU Pemasyarakatan, telah masuk dalam Prolegnas 2020.
ADVERTISEMENT
Meski demikian, 2 RUU tersebut belum dibahas lagi sejak pemerintah memutuskan menunda pengesahan beleid tersebut pada September 2019. Penundaan tersebut terjadi usai mahasiswa di sejumlah daerah menggelar demo besar-besaran di hingga memakan korban jiwa.
Kini di tengah pandemi corona, Komisi III DPR sebagai panitia kerja (Panja) meminta 2 RUU tersebut kembali dibahas. Komisi III meminta Presiden Jokowi segera mengirim surat presiden (supres) ke DPR agar 2 RUU tersebut bisa kembali dibahas.
Tanpa surpres, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan hanya menjadi penghias prolegnas. Komisi III menyampaikan permintaan itu kepada Menkumham Yasonna Laoly.
"Kita punya pekerjaan tertunda, RUU Pemasyarakatan dan RKUHP. Nah saya berpendapat ini harus dilanjutkan, apalagi dulu ketika di akhir masa sidang ada lobi pimpinan fraksi-fraksi DPR dan pemerintah yang diwakili Pak Menteri (Yasonna) sudah sepakat bahwa ini akan jadi prioritas yang kita lanjutkan. Tapi ini DPR sudah berjalan sekitar hampir 10 bulan belum jalan (pembahasan)" ujar anggota Komisi III DPR F-PPP, Arsul Sani, saat rapat kerja dengan Yasonna, Senin (22/6).
Komisi III DPR Desak Pemerintah Lanjutkan Bahas RKUHP dan RUU Pemasyarakatan (64389)
Sekjen PPP Arsul Sani tiba di kantor Kemendagri memenuhi undangan Mendagri Tito Karnavian. Foto: Heras maranindar/kumparan
"Memang banyak elemen masyarakat sipil beralasan DPR fokus saja ke COVID-19. Nah di DPR sudah ada Komisi IX, ada Timwas COVID-19 yang dipimpin Muhaimin Iskandar (Wakil Ketua DPR), ada Satgas COVID-19 yang dipimpin Dasco (Wakil Ketua DPR). Yang enggak ada itu Komisi III mau urusi apa lagi? Harus kita urusi legislasi nanti kita dibilang gaji buta. Jadi saya usul ini masuk dalam kesimpulan rapat, Komisi III minta pemerintah lanjutkan pembahasan RUU Pemasyarakatan dan RKUHP," lanjutnya.
ADVERTISEMENT
Sementara itu Wakil Ketua Komisi III DPR F-Golkar, Adies Kadir, mengatakan berdasarkan kesimpulan rapat dengan Menkumham pada 25 Februari dan 1 April, Komisi III DPR meminta pemerintah lanjutkan pembahasan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan.
Untuk itu, Adies meminta penjelasan mengapa hingga saat ini Presiden Jokowi belum mengirim surpres pembahasan 2 RUU tersebut.
Komisi III DPR Desak Pemerintah Lanjutkan Bahas RKUHP dan RUU Pemasyarakatan (64390)
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan DPR-RI Adies Kadir Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
Adies menyatakan jika kembali dibahas, RKUHP perlu sosialisasi lebih masif agar tak terjadi penolakan kembali. Sementara RUU Pemasyarakatan, kata dia, praktis tak ada penolakan
"UU carry over bisa langsung digarap terlepas banyak pro kontra disahkan. Kita harap RKUHP dan RUU PAS bisa segara kita bahas," ucap Adies.
Adapun Ketua Komisi III DPR F-PDIP, Herman Hery, menyatakan pada rapat Senin (22/6) ini, pihaknya kembali memasukkan dalam kesimpulan agar pemerintah memberi kepastian mengenai pembahasan 2 RUU tersebut.
ADVERTISEMENT
Herman meminta Yasonna melapor ke Jokowi mengenai kelanjutan 2 RUU itu sehingga ada kejelasan apakah bisa dibahas tahun ini atau tidak.
Komisi III DPR Desak Pemerintah Lanjutkan Bahas RKUHP dan RUU Pemasyarakatan (64391)
Ketua Komisi III DPR Herman Hery. Foto: Ricad Saka/kumparan
"Kita putuskan saja dalam rapat ini untuk RUU itu kita akan bahas. Kita berkirim surat kepada Menkumham untuk undang rapat. Bahwa Menkumham melapor kepada Presiden ini ada begini begini begini, itu ranahnya pemerintah. Saya kira itu kita sepakati. Bahwa nanti kalau pemerintah belum mau menunda silakan itu kewenangan pemerintah, tapi kita ada kejelasan," ucap Herman.
Mendengar desakan Komisi III, Yasonna mengaku siap apabila pembahasan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan dilanjutkan. Namun ia akan terlebih dahulu meminta persetujuan Presiden Jokowi. Sebab kedua RUU tersebut sangat sensitif dan sempat mendapat penolakan besar-besaran oleh mahasiswa.
ADVERTISEMENT
"Saya akan meminta persetujuan Presiden untuk melanjutkan itu, tidak mungkin ujug-ujug begitu saja. Karena sebelumnya ada hal yang diputuskan sendiri presiden dalam rapat untuk tidak dilanjutkan sementara dan terus lakukan sosialisasi terhadap beberapa pasal RKUHP dan Pemasyarakatan," ucapnya.
Komisi III DPR Desak Pemerintah Lanjutkan Bahas RKUHP dan RUU Pemasyarakatan (64392)
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2). Foto: Helmi Afandi/kumparan
Ia pun mengusulkan DPR mengirim surat kepada Presiden Jokowi meminta agar pembahasan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan dilanjutkan lagi. Sebab menurut dia, sebelumnya ada instruksi dari Presiden Jokowi bahwa pembahasan RUU yang menjadi perhatian harus dibahas dalam rapat terbatas kabinet terlebih dulu.
"Saya sepakat solusinya seperti yang disampaikan oleh Pak Arsul bahwa DPR kirim surat ke pemerintah untuk melanjutkan pembahasan RKUHP dan RUU PAS. Nanti Presiden akan tunjuk atau beritahu lanjutkan pembahasan RUU ini. Karena sebagai pembantu Presiden saya enggak bisa ambil inisiatif sendiri karena sebelumnya ada persoalan yang memiliki dampak besar ke publik," tutupnya.
ADVERTISEMENT
***
(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)
Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.