Komisi III DPR ke Wakapolri: Pengadaan Jangan Sesuai Vendor tapi Kebutuhan

Wakapolri Komjen Gatot memberikan pengarahan soal bahaya narkoba di Universitas Pancasila. Foto: Dok. Universitas Pancasila

Polri baru saja mengusulkan tambahan anggaran ke Komisi III DPR RI sebesar R 19,688 triliun. Jumlah ini secara rinci dibagi menjadi 2, yakni sekitar Rp 4,974 triliun untuk belanja barang yang mencakup pengamanan Piala Dunia U-20 hingga pemenuhan penyidikan dan penyelidikan, dan Rp 15,181 triliun untuk fasilitas dan materiil.

Jumlah fasilitas dan materiil Polri ini yang menjadi sorotan Sarifudin Suding, anggota Komisi III DPR RI dari fraksi PAN. Meskipun ia paham bahwa polisi berada di garis depan dalam memelihara Kamtibmas.

Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono (tengah) saat konferensi pers tentang Satgas Mafia Bola di Polda Metro Jaya, Jakarta. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

"Pada rapat terdahulu sedapat mungkin anggara ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan, jangan didasarkan kebutuhan dan keinginan vendor atau pengusaha," ucap Sudding dalam rapat dengan Polri di DPR RI, Senin (14/9).

Ia juga mengkritik anggaran Polri. Salah satunya refocusing anggaran Polri ke bidang IT, di saat pandemi masih terjadi di negara.

"Negara kita dalam pandemi, ada dana refocusing yang dilakukan semua institusi dan lembaga, kenapa dialihkan ke masalah IT? Bukan ke pencegahan dan pemberantasan COVID-19? Kalau tidak salah ada Rp 6,7 T? Ini ada apa kan gitu? Kalau ini keinginan pengusaha, ya sampai kapan kita mengentaskan masalah kepolisian ini?" tutur Sudding.

Suasana apel penyambutan Kapolda sebagai warga kehormatan Korps Brimob Polri di Lapangan Promoter Ditlantas Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (24/11). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Sudding juga menyebut, banyak barang di Kepolisian yang sudah terbengkalai. Namun, anggaran per tahun terus naik. Dia meminta Polri membenahi roadmap yang ada agar lebih efektif.

"Saya berharap, agar ada roadmap dibuat, apa yang jadi skala prioritas, supaya anggara ini betul-betul efektif dan betul-betul di buat," ucap Sudding.

Menanggapi hal itu, Wakapolri Komjen Pol Gatot Edy membantah soal pengadaan tak berdasarkan kebutuhan. Gatot menegaskan, pengadaan yang telah dianggarkan oleh Polri merupakan hasil dari cetak biru, atau roadmap yang terencana.

"Dari Pak Sudding banyak masukannya, roadmap sudah kita buat, tapi baru kita 5 tahun bukan ke vendornya, tapi disesuaikan dengan anggarannya, prioritas dibeli sesuai dengan anggaran yang didapat dari negara pak," kata Gatot.

Bahkan, menurut Gatot, Polri telah meniru langkah dari TNI yang memiliki anggaran yang disesuaikan dengan Minimum Essential Forces (MEF). Jadi, setiap tahun pasti ada anggaran atau upgrade peralatan yang terencana dari Polri.

"Seperti TNI ada MEF, berapa kebutuhan minimal di Polsek, Polres, Polda, dan Satuan Kerja di Mabes. Jadi untuk tahun 2021 kita sudah mengacu, ini fokus di Satker, ini ada di buku Aslog, dari 2021-2025 ada kebutuhannya, dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia," tutup Gatot.